Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko untuk Pembuat E-KTP Baru pada 2020

Kompas.com - 15/01/2020, 08:59 WIB
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah selesai dicetak, Senin (30/10/2017). Disdukcapil Kota Bogor menerima 60 ribu blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pencetakan KTP elektronik di Kota Bogor. KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHPetugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah selesai dicetak, Senin (30/10/2017). Disdukcapil Kota Bogor menerima 60 ribu blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pencetakan KTP elektronik di Kota Bogor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menyediakan 16 juta blanko untuk pembuat e-KTP baru dan warga yang e-KTP-nya rusak karena banjir.

Stok blanko tersebut diperuntukkan bagi pembuatan e-KTP pada 2020.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, saat ini sebanyak 961.000 blanko dari total penyediaan sudah terdistribusi ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Nantinya Ditjen Dukcapil akan mendistribusikan 16 juta keping blanko tersebut secara bertahap.


"Bagi kabupaten kota yang blankonya habis atau akan habis diminta segera mengambil ke kantor Dukcapil Pasar Minggu. Ini perlu segera kami sampaikan agar masyarakat segera mendapatkan e-KTP-nya," ujar Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Temui Menkeu, Mendagri Minta Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP Ditambah

Ia mengatakan, 16 juta blanko e-KTP ini diprioritaskan bagi anak yang baru berumur 17 tahun pada 2020, korban bencana, dan masyarakat yang sudah memiliki surat keterangan (Suket) telah merekam data e-KTP.

Ia pun berpesan kepada seluruh pejabat Dinas Dukcapil di daerah agar tak menjadikan blanko e-KTP tersebut untuk mencetak e-KTP baru bagi warga yang ingin merubah alamat lantaran terjadi pemekaran daerah.

Zudan mengatakan, nantinya Ditjen Dukcapil akan menyediakan blanko lain untuk memenuhi kebutuhan total penggantian e-KTP lantaran adanya pemekaran daerah.

Baca juga: Blangko Kurang, 2,2 Juta Warga Jateng Terancam Tak Bisa Cetak e-KTP

Zudan memperkirakan Ditjen Dukcapil harus menyediakan sekitar 41 juta blanko untuk memenuhi seluruh kebutuhan penggantian e-KTP pada 2020.

"Kami tidak memprioritaskan blanko yang 16 juta ini untuk pemekaran wilayah. Jadi kalau ada pemekaran RT RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana. Mengganti nama jalan juga tidak," lanjut Zudan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

Nasional
Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X