Kompas.com - 15/01/2020, 08:59 WIB
Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah selesai dicetak, Senin (30/10/2017). Disdukcapil Kota Bogor menerima 60 ribu blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pencetakan KTP elektronik di Kota Bogor. KOMPAS.com/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHPetugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik yang sudah selesai dicetak, Senin (30/10/2017). Disdukcapil Kota Bogor menerima 60 ribu blangko e-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempercepat proses pencetakan KTP elektronik di Kota Bogor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menyediakan 16 juta blanko untuk pembuat e-KTP baru dan warga yang e-KTP-nya rusak karena banjir.

Stok blanko tersebut diperuntukkan bagi pembuatan e-KTP pada 2020.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, saat ini sebanyak 961.000 blanko dari total penyediaan sudah terdistribusi ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Nantinya Ditjen Dukcapil akan mendistribusikan 16 juta keping blanko tersebut secara bertahap.

"Bagi kabupaten kota yang blankonya habis atau akan habis diminta segera mengambil ke kantor Dukcapil Pasar Minggu. Ini perlu segera kami sampaikan agar masyarakat segera mendapatkan e-KTP-nya," ujar Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Temui Menkeu, Mendagri Minta Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP Ditambah

Ia mengatakan, 16 juta blanko e-KTP ini diprioritaskan bagi anak yang baru berumur 17 tahun pada 2020, korban bencana, dan masyarakat yang sudah memiliki surat keterangan (Suket) telah merekam data e-KTP.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun berpesan kepada seluruh pejabat Dinas Dukcapil di daerah agar tak menjadikan blanko e-KTP tersebut untuk mencetak e-KTP baru bagi warga yang ingin merubah alamat lantaran terjadi pemekaran daerah.

Zudan mengatakan, nantinya Ditjen Dukcapil akan menyediakan blanko lain untuk memenuhi kebutuhan total penggantian e-KTP lantaran adanya pemekaran daerah.

Baca juga: Blangko Kurang, 2,2 Juta Warga Jateng Terancam Tak Bisa Cetak e-KTP

Zudan memperkirakan Ditjen Dukcapil harus menyediakan sekitar 41 juta blanko untuk memenuhi seluruh kebutuhan penggantian e-KTP pada 2020.

"Kami tidak memprioritaskan blanko yang 16 juta ini untuk pemekaran wilayah. Jadi kalau ada pemekaran RT RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana. Mengganti nama jalan juga tidak," lanjut Zudan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Panglima TNI Ingatkan Pangdam Jaya hingga Kepala RSD Wisma Atlet Antisipasi Lonjakan Covid-19 di Jakarta

Nasional
Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Penambahan Covid-19 dan Tingginya Lonjakan Kasus di Pulau Jawa

Nasional
Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Ini Kata Novel Baswedan soal TWK KPK yang Dikaitkan dengan Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

[POPULER NASIONAL] Sidang Etik Lili Pintauli jika Cukup Bukti | Megawati Dicap Komunis

Nasional
 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X