Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Sediakan 16 Juta Blanko untuk Pembuat E-KTP Baru pada 2020

Kompas.com - 15/01/2020, 08:59 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) telah menyediakan 16 juta blanko untuk pembuat e-KTP baru dan warga yang e-KTP-nya rusak karena banjir.

Stok blanko tersebut diperuntukkan bagi pembuatan e-KTP pada 2020.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, saat ini sebanyak 961.000 blanko dari total penyediaan sudah terdistribusi ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Nantinya Ditjen Dukcapil akan mendistribusikan 16 juta keping blanko tersebut secara bertahap.

"Bagi kabupaten kota yang blankonya habis atau akan habis diminta segera mengambil ke kantor Dukcapil Pasar Minggu. Ini perlu segera kami sampaikan agar masyarakat segera mendapatkan e-KTP-nya," ujar Zudan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Temui Menkeu, Mendagri Minta Anggaran Penyediaan Blanko E-KTP Ditambah

Ia mengatakan, 16 juta blanko e-KTP ini diprioritaskan bagi anak yang baru berumur 17 tahun pada 2020, korban bencana, dan masyarakat yang sudah memiliki surat keterangan (Suket) telah merekam data e-KTP.

Ia pun berpesan kepada seluruh pejabat Dinas Dukcapil di daerah agar tak menjadikan blanko e-KTP tersebut untuk mencetak e-KTP baru bagi warga yang ingin merubah alamat lantaran terjadi pemekaran daerah.

Zudan mengatakan, nantinya Ditjen Dukcapil akan menyediakan blanko lain untuk memenuhi kebutuhan total penggantian e-KTP lantaran adanya pemekaran daerah.

Baca juga: Blangko Kurang, 2,2 Juta Warga Jateng Terancam Tak Bisa Cetak e-KTP

Zudan memperkirakan Ditjen Dukcapil harus menyediakan sekitar 41 juta blanko untuk memenuhi seluruh kebutuhan penggantian e-KTP pada 2020.

"Kami tidak memprioritaskan blanko yang 16 juta ini untuk pemekaran wilayah. Jadi kalau ada pemekaran RT RW itu tidak boleh digunakan prioritasnya ke sana. Mengganti nama jalan juga tidak," lanjut Zudan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com