Akibat Tamansari, Komnas HAM Sarankan Gelar Bandung Kota Peduli HAM Dievaluasi

Kompas.com - 14/01/2020, 19:28 WIB
Aksi Unjuk Rasa Tamansari Melawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (14/1/2020) KOMPAS.com/SANIA MASHABIAksi Unjuk Rasa Tamansari Melawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (14/1/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menilai, pemberian penghargaan Kota Peduli HAM dari Kementerian Hukum dan HAM terhadap Kota Bandung baiknya dievaluasi.

Hal ini ia katakan terkait tuntutan simpatisan dan korban penggusuran di RW 11 Tamansari, Bandung, Jawa Barat untuk mencabut penghargaan Kota Peduli HAM untuk Kota Bandung.

"Kalau benar yang berikan ya dengan model kaya begini (pelanggaran HAM) dan kasus sebelumnya ada baiknya memang dievaluasi," kata Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Komnas HAM Sebut Ada Pelanggaran HAM saat Penggusuran di Tamansari

Salah satu alasan perlu dilakukannya evaluasi pada penghargaan Kota Peduli HAM adalah mengenai dugaan pelanggaran HAM dalam penggusuran RW 11 Tamansari.

Terlebih lagi, lanjut Choirul, kasus pelanggaran HAM bukam baru sekali terjadi di Bandung.

"Kan kasusnya kekerasan terbuka di Bandung enggak hanya sekali ini," ucapnya.

Alat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut.KOMPAS.com/AGIE PERMADI Alat berat tengah merubuhkan salah satu rumah di RW 11, Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (12/12/2019). Hal tersebut menyusul rencana Pemerintah Kota Bandung yang akan membuat rumah deret di lokasi tersebut.
Choirul mengatakan, pencabutan penghargaan Kota Peduli HAM bukan ranah Komnas HAM.

Dia juga menegaskan, Komnas HAM tidak pernah memberikan predikat apa pun terkait HAM pada Kota Bandung.

"Kemenkumham bukan Komnas HAM. Dan ini perlu klarifikasi memang di Komnas HAM tidak pernah berikan Bandung penghargaan kota ramah HAM," ucap Choirul.

Baca juga: Komnas HAM Janji Tindak Lanjuti Aduan Korban Gusuran Tamansari, tapi...

Sebelumnya, warga sekaligus simpatisan korban penggusuran Tamansari, RW 11, Bandung, Jawa Barat meminta Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi rekomendasi pada Kementerian Hukum dan HAM mencabut penghargaan Kota Peduli HAM untuk Kota Bandung.

Permintaan itu dilontarkan melalui koordinator aksi Tamansari Melawan, Feru Jaya, di depan Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2020).

"Salah satunya itu, permintaanya itu. Komnas HAM juga rekomendasikan kepada Kemenkumham untuk cabut penghargaan Kota Peduli HAM," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X