Anggota Komisi I Nilai Kerja Sama Kelola Natuna dengan China Tidak Tepat

Kompas.com - 14/01/2020, 09:24 WIB
Kapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATKapal Coast Guard China-5202 membayangi KRI Usman Harun-359 saat melaksanakan patroli mendekati kapal nelayan pukat China yang melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia Utara Pulau Natuna, Sabtu (11/1/2020). Dalam patroli tersebut KRI Usman Harun-359 bersama KRI Jhon Lie-358 dan KRI Karel Satsuitubun-356 melakukan patroli dan bertemu enam kapal Coast Guard China, satu kapal pengawas perikanan China, dan 49 kapal nelayan pukat asing.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mempermasalahkan rencana pemerintah bekerja sama dengan China mengelola pemanfaatan sumber daya di perairan Natuna.

Sebab, menurut politisi PKS ini, di sana dikategorikan sebagai perairan berstatus overfishing.

Ia menilai pemerintah harus mengambil kebijakan yang lebih menyeluruh sehingga tak hanya mementingkan pemanfaatan, tetapi juga pemeliharaan ekosistem perairan.

Dengan demikian perairan Natuna ke depan akan bisa dipenuhi kapal ikan dari Indonesia karena stok ikan terjaga dan otomatis mengurangi keberadaan kapal ikan China.

"Pemanfaatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) oleh negara lain ada syaratnya, yakni jika sumber daya laut terutama ikan berlebih dan negara terkait tidak mampu mengelolanya," kata Sukamta melalui pesan singkat, Selasa (14/1/2020).

Baca juga: Hikmahanto: Jangan Akui Nine Dash Line China, Jangan Jalin Kerja Sama

"Di sisi lain, wacana ZEE Natuna bisa dikerjasamakan, untuk saat ini tidak mungkin karena Laut Natuna masuk dalam WPP 711 yang kondisinya overfishing. Oleh karena itu, pilihan pemerintah adalah pengamanan all out dengan cara-cara cerdas," lanjut dia.

Sukamta mengatakan, yang harus dilakukan ke depan ialah memperkuat pengamanan laut kita dengan memperkuat Badan Keamanan Laut (Bakamla dan Angkatan Laut). Caranya, dengan menambah armada dan anggaran patroli.

Selain itu, perlu ada pengusahaan secara ekonomi yang serius dan segera dilakukan agar Republik Indonesia hadir dan eksis di Laut Natuna Utara

Ia menambahkan, pemerintah bisa mendorong BUMN perikanan untuk mengusahakan kapal-kapal dengan bobot di atas 60 GT melaut di sana. Sebab, hanya kapal-kapal dengan berat tersebut yang bisa menangkap ikan di perairan dalam Natuna.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi I Dukung Usul Penambahan Anggaran Bakamla untuk Jaga Natuna

Selain itu, perlu juga dibangun insfrastruktur pendukungnya berula kapasitas penyimpanan di atas 2.500 ton. Saat ini kapasitas pengolahan ikan di Natuna hanya sebesar 200 Ton

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X