Hikmahanto: Jangan Akui Nine Dash Line China, Jangan Jalin Kerja Sama

Kompas.com - 14/01/2020, 07:05 WIB
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraGuru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/1/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menyebutkan agar Indonesia tidak mengakui sembilan garis putus ( nine dash line) yang diklaim China di perairan Natuna.

Caranya adalah dengan tidak melakukan kerja sama dengan China.

"Kita pemerintah konsisten untuk tidak mengakui nine dash line itu, dengan apa? Jangan buat kerja sama," ujar Hikmahanto dalam diskusi bertajuk Kedaulatan RI Atas Natuna di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (13/1/2020).

Baca juga: INFOGRAFIK: Apa Itu Nine-Dash Line?

Hikmahanto mengatakan, beberapa waktu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, nelayan China diperbolehkan memancing di wilayah tersebut tetapi harus izin terlebih dahulu kepada Indonesia.

Menurut dia, ide tersebut bagus tetapi pemerintah China tidak akan menyetujuinya karena mereka menganggap daerah itu merupakan miliknya sehingga tak perlu izin kepada Indonesia.

"Artinya dia mundur dari klaim. Kalau dia mundur dari klaim mereka, berarti dia akan mundur dari klaim 9 garis putus yang tak akan mungkin pernah terjadi," kata dia.

"Tapi itu harus hati-hati, jangan sampai Indonesia ini jadi kayak proxy-nya," lanjut dia.

Baca juga: Jadi Dasar China Klaim Natuna, Nine-Dash Line Dinilai Tak Berdasar

Diberitakan, sejumlah kapal ikan China diketahui memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Kapal-kapal tersebut masuk ke perairan Indonesia pada 19 Desember 2019.

Kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia dan melakukan kegiatan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF).

Selain itu, Coast Guard China juga dinyatakan melanggar kedaulatan di perairan Natuna karena China mengklaim sepihak.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X