Wakil Ketua Komisi I Dukung Usul Penambahan Anggaran Bakamla untuk Jaga Natuna

Kompas.com - 13/01/2020, 19:55 WIB
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing. KOMPAS.COM/HADI MAULANABadan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung, penambahan anggaran Badan Keamanan Laut (Bakamla) demi memperkuat penjagaan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Jika diusulkan (tambah dana), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Aktivitas Nelayan China di Natuna, DPR Minta Bakamla Diperkuat

Abdul mengatakan, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu perlu dijaga selama 24 jam.

Selain itu, kata dia, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu UNCLOS 1982, sehingga klaim sepihak China tak bisa dibenarkan.

"Kalau ada yang nakal dan ingin masuk wilayah kita harus kita jaga. Kita usir. Itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi," ujarnya.

Baca juga: Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan jumlah kapal milik Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbatas sehingga harus dibantu dengan Kapal TNI Angkatan Laut (AL).

Selain itu, ukuran kapal Bakamla dan KKP lebih kecil dibandingkan kapal coast guard milik China.

"Ya saya juga pertanyakan nanti kepada menteri KKP yang baru, kok bisa begitu (jumlah kapal terbatas), kita akan lihat, ya kenapa di KKP selama ini kurang kapal-kapalnya. Saya akan pertanyakan itu nanti," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dasco juga mengatakan, apabila Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan penambahan anggaran, DPR pasti akan mendukung.

"Saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk solusi masalah di perairan Zee kita," ujarnya.

Adapun, kapal-kapal Bakamla RI memperketat patroli di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah kapal-kapal ikan dan kapal coast guard China memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia menyatakan, UNCLOS 1982 menjadi acuan Indonesia menguasai kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna. Sedangkan, China mengklaim sepihak nine dash line dan hak historis.

Konflik Natuna pun memanas, Menlu sempat melayangkan nota protes dan sepakat dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam untuk memperketat penjagaan perairan Natuna dengan dikerahkannya TNI Angkatan Laut (AL).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Ingat! Libur Maulid Digeser Jadi Rabu 20 Oktober, ASN Dilarang Cuti 18-22 Oktober

Nasional
Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Operasi Penerjunan Pertama Usai RI Merdeka, Tonggak Terbentuknya Paskhas TNI AU

Nasional
Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.