Wakil Ketua Komisi I Dukung Usul Penambahan Anggaran Bakamla untuk Jaga Natuna

Kompas.com - 13/01/2020, 19:55 WIB
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing. KOMPAS.COM/HADI MAULANABadan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung, penambahan anggaran Badan Keamanan Laut ( Bakamla) demi memperkuat penjagaan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Jika diusulkan (tambah dana), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Aktivitas Nelayan China di Natuna, DPR Minta Bakamla Diperkuat

Abdul mengatakan, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu perlu dijaga selama 24 jam.

Selain itu, kata dia, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu UNCLOS 1982, sehingga klaim sepihak China tak bisa dibenarkan.

"Kalau ada yang nakal dan ingin masuk wilayah kita harus kita jaga. Kita usir. Itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi," ujarnya.

Baca juga: Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan jumlah kapal milik Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbatas sehingga harus dibantu dengan Kapal TNI Angkatan Laut (AL).

Selain itu, ukuran kapal Bakamla dan KKP lebih kecil dibandingkan kapal coast guard milik China.

"Ya saya juga pertanyakan nanti kepada menteri KKP yang baru, kok bisa begitu (jumlah kapal terbatas), kita akan lihat, ya kenapa di KKP selama ini kurang kapal-kapalnya. Saya akan pertanyakan itu nanti," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dasco juga mengatakan, apabila Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan penambahan anggaran, DPR pasti akan mendukung.

"Saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk solusi masalah di perairan Zee kita," ujarnya.

Adapun, kapal-kapal Bakamla RI memperketat patroli di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah kapal-kapal ikan dan kapal coast guard China memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia menyatakan, UNCLOS 1982 menjadi acuan Indonesia menguasai kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna. Sedangkan, China mengklaim sepihak nine dash line dan hak historis.

Konflik Natuna pun memanas, Menlu sempat melayangkan nota protes dan sepakat dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam untuk memperketat penjagaan perairan Natuna dengan dikerahkannya TNI Angkatan Laut (AL).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X