Wakil Ketua Komisi I Dukung Usul Penambahan Anggaran Bakamla untuk Jaga Natuna

Kompas.com - 13/01/2020, 19:55 WIB
Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing. KOMPAS.COM/HADI MAULANABadan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang kini terkenal dengan sebutan Indonesian Coast Guard (IDNCG) kembali mendapatkan 3 unit Kapal Negara (KN) baru karya anak bangsa. Dimana 3 unit kapal ini untuk memperkuat IDNCG dalam melalukan pengamanan teritorial perbatasan kelauatan Indonesia dati ancaman pihak asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mendukung, penambahan anggaran Badan Keamanan Laut ( Bakamla) demi memperkuat penjagaan di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

"Jika diusulkan (tambah dana), kita dukung. Melihat risiko dan dampaknya seperti ini," kata Abdul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Aktivitas Nelayan China di Natuna, DPR Minta Bakamla Diperkuat

Abdul mengatakan, kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu perlu dijaga selama 24 jam.

Selain itu, kata dia, Indonesia sudah memiliki dasar hukum yang kuat yaitu UNCLOS 1982, sehingga klaim sepihak China tak bisa dibenarkan.

"Kalau ada yang nakal dan ingin masuk wilayah kita harus kita jaga. Kita usir. Itu satu-satunya. Sambil kita tingkatkan jalur diplomasi agar lebih kencang lagi dan lebih kuat lagi," ujarnya.

Baca juga: Polemik Natuna, Wakil Ketua DPR Minta Kemenhan Tambah Kapal TNI AL

Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mempertanyakan jumlah kapal milik Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbatas sehingga harus dibantu dengan Kapal TNI Angkatan Laut (AL).

Selain itu, ukuran kapal Bakamla dan KKP lebih kecil dibandingkan kapal coast guard milik China.

"Ya saya juga pertanyakan nanti kepada menteri KKP yang baru, kok bisa begitu (jumlah kapal terbatas), kita akan lihat, ya kenapa di KKP selama ini kurang kapal-kapalnya. Saya akan pertanyakan itu nanti," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Dasco juga mengatakan, apabila Bakamla dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajukan penambahan anggaran, DPR pasti akan mendukung.

"Saya pikir mereka pasti tidak diam dan bekerja untuk menyusun suatu rencana jangka pendek maupun jangka panjang untuk solusi masalah di perairan Zee kita," ujarnya.

Adapun, kapal-kapal Bakamla RI memperketat patroli di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia setelah kapal-kapal ikan dan kapal coast guard China memasuki perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Pemerintah Indonesia menyatakan, UNCLOS 1982 menjadi acuan Indonesia menguasai kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) perairan Natuna. Sedangkan, China mengklaim sepihak nine dash line dan hak historis.

Konflik Natuna pun memanas, Menlu sempat melayangkan nota protes dan sepakat dalam rapat koordinasi di Kemenko Polhukam untuk memperketat penjagaan perairan Natuna dengan dikerahkannya TNI Angkatan Laut (AL).

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X