Politisi PAN Tak Sepakat Usulan PDI-P Ambang Batas Parlemen Jadi 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio tak sepakat dengan usulan PDI-P meningkatkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi lima persen.

"Kita berharapnya sih sama saja kayak yang sekarang saja ya," kata Eko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Eko menganggap, usulan PDI-P untuk menaikan ambang batas parlemen masih wacana. Hal itu, kata dia, wajar terjadi karena PDI-P menjadi partai pemenang Pemilu.

Baca juga: PPP Sebut Usulan Ambang Batas Parlemen 5 Persen Berpotensi Abaikan Suara Rakyat

Namun, menurut Eko, PAN dan partai lainnya di DPR memiliki pandangan masing-masing terkait ambang batas parlemen.

"Sah-sah saja mereka sekarangkan sedang di atas angin, jadi mau Parliamentary Threshold berapapun sah-sah saja. Tapi juga memang sah-sah saja buat kami juga untuk nanti mencari mungkin apa namanya, nilai yang moderat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan yang ke-47 resmi ditutup.

Baca juga: Rakernas PDI-P Rekomendasikan Revisi UU Pemilu terkait Sistem Proporsional Tertutup dan Peningkatan Ambang Batas Parlemen

Hasil dari Rakernas melahirkan sembilan rekomendasi partai.

"Rekomendasi ada sembilan poin, mencakup bagaimana komitmen PDI-P di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebhinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai penutupan Rakernas, Minggu (12/1/2020

Dari sembilan rekomendasi itu, salah satunya mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-undang Pemilu.

UU Pemilu didorong agar mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Baca juga: PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen juga didorong untuk ditingkatkan, dari 4 persen menjadi sekurang-kurangnya 5 persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota.