Kompas.com - 13/01/2020, 20:32 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengomentari rekomendasi rakernas PDI Perjuangan (PDI-P) untuk meningkatkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen.

Arwani menilai, jika ambang batas parlemen ditingkatkan menjadi 5 persen, banyak suara rakyat dalam Pemilu hangus.

"Banyak suara yang hangus, banyak suara yang tidak menjadi kursi. Ini menjadi penting ya kita perhatikan kalau parliamentary threshold ini dinaikkan," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Baca juga: Mendagri: Ada Usulan Parliamentary Threshold Diberlakukan ke DPRD

Selain itu, Arwani mengatakan, PPP menampung aspirasi PDI-P tentang revisi UU Pemilu untuk menggunakan sistem proporsional tertutup.

Ia meyakini, rekomendasi PDI-P terkait sistem proporsional tertutup itu sudah melalui pertimbangan yang matang.

"Barangkali terkait pelaksanaan Pemilu sistem proporsional terbuka menghabiskan banyak biaya politik, menurut saya bahwa usulan ini menjadi satu hal yang memungkinkan untuk kita bahas dalam Revisi UU Pemilu nanti," ujarnya.

Sebelumnya, pada penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I dan Hari Ulang Tahun, PDI-P menyampaikan sembilan rekomendasi.

"Rekomendasi ada sembilan poin, mencakup bagaimana komitmen PDI-P di dalam membumikan ideologi Pancasila, menjaga NKRI kebhinekaan kita, dan juga bagaimana kita bergotong royong bersama," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai penutupan Rakernas, Minggu (12/1/2020).

Dari sembilan rekomendasi itu, salah satunya mendorong DPP dan Fraksi DPR RI PDI-P untuk memperjuangan perubahan Undang-undang Pemilu.

UU Pemilu didorong agar mengatur mekanisme pemilu kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Baca juga: PDI-P Dorong Parliamentary Threshold Kembali Dinaikkan

Dalam sistem ini, pemilih akan memilih partai dan bukan memilih anggota partai yang mewakili daerah pemilihan.

Ambang batas parlemen juga didorong untuk ditingkatkan, dari 4 persen menjadi sekurang-kurangnya 5 persen.

Selain itu, UU Pemilu juga direkomendasikan untuk memberlakukan ambang batas parlemen secara berjenjang, yaitu persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Update 29 Januari: 383.401 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate dengan PCR 20,33 Persen

Nasional
Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Ridwan Kamil Puji Anies Baswedan soal Stadion JIS

Nasional
KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

KSAD Sebut Prajurit TNI yang Gugur di Papua sebagai Pahlawan

Nasional
Jokowi: IKN Kita Jadikan 'Showcase' Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Jokowi: IKN Kita Jadikan "Showcase" Transformasi Lingkungan, Ekonomi, Teknologi, dan Sosial

Nasional
Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: Ada 11.112 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

UPDATE 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Tertinggi di Jakarta 5.765 Kasus Baru

Nasional
Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Update 29 Januari: Bertambah 2.590, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Mencapai 4.133.923

Nasional
Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 29 Januari: 52.555 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

UPDATE 29 Januari: Bertambah 17, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.285 Jiwa

Nasional
Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Update 29 Januari: Kasus Baru Covid-19 Bertambah 11.588

Nasional
Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Ketum PAN: Gagasan Islam Moderat Harus Kita Perkuat Kembali

Nasional
Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Zulkifli Hasan: Pikiran untuk Jadikan Indonesia Negara Agama Sudah Usang

Nasional
Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Tinjau Lokasi IKN Baru, Kapolri Ingin Pastikan Proses Pembangunan Berjalan Lancar

Nasional
Saat Luhut Sebut Ahli Hebat Buat Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik Tangani Pandemi

Saat Luhut Sebut Ahli Hebat Buat Indonesia Jadi Salah Satu yang Terbaik Tangani Pandemi

Nasional
Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Kawal Transformasi Besar Indonesia

Jokowi: Pemerintah Kerja Keras Kawal Transformasi Besar Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.