KPU Serahkan Surat Pengunduran Diri Wahyu Setiawan ke Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan surat pengunduran diri Wahyu Setiawan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (13/1/2020).

Hal tersebut disampaikan Komisioner KPU Viryan Azis saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

"Tadi pagi, surat dari KPU ke Presiden tentang Pengunduran diri Mas Wahyu Setiawan sudah diantar ke bagian Persuratan kantor Presiden Republik Indonesia," ujar Viryan.

Kemudian, lanjut dia, KPU sudah mendapat pemberitahuan bahwa surat tersebut telah diterima.

"Sudah mendapat tanda terima dari Sekretariat Kepresidenan," tambah Viryan.

Baca juga: KPU: Sejarah Singkat, Visi, Misi, Tugas dan Wewenang

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, Wahyu Setiawan resmi mengundurkan diri sebagai anggota KPU periode 2017-2022.

Pengunduran diri ini disampaikan Wahyu dalam surat tertanggal 10 Januari 2020.

"Sore ini kami baru menerima surat yang disampaikan oleh keluarga Pak Wahyu. Surat pengunduran diri, " ujar Arief dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Arief lantas membacakan surat yang ditulis oleh Wahyu Setiawan itu.

Dalam suratnya, Wahyu menyatakan dengan penuh kesadaran diri tanpa paksaan mengundurkan diri sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022.

Baca juga: Eks Komisioner KPU: Pola PAW Harun Masiku Mirip Mulan Jameela

Arief mengungkapkan, surat tersebut akan diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian, salinan suratnya akan diserahkan ke DPR dan DKPP.

Arief mengungkapkan, tidak ada batasan waktu untuk Presiden menjawab surat dari KPU.

"Batasannya waktu tidak ada. Terserah Presiden," tambah Arief.

Arief mengatakan pihaknya tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Wahyu Setiawan.

Arief menegaskan, perkara yang menjerat Wahyu tidak terkait dengan kebijakan KPU secara kelembagaan.

"Karena perkara ini tidak terkait dengan kebijakan KPU yang dipersoalkan. Ya enggak (tidak akan memberikan bantuan hukum)," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Baca juga: Hasto Benarkan Tanda Tangannya di Surat PDI-P untuk KPU

Arief melanjutkan, kasus Wahyu bukan karena perintah KPU. Dia mengatakan, Wahyu melakukan aksinya sendiri.

"Ini kan kasus bukan karena KPU memerintahkan sesuatu, tapi ini melakukan sendiri. Jadi KPU tidak bisa memberikan bantuan hukum," tegas Arief.

KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, sebagai tersangka kasus suap terkait penetapan anggota DPR 2019-2024.

Wahyu ditetapkan sebagai tersangka setelah KPK memulai penyidikan usai operasi tangkap tangan yang menjerat Wahyu Selasa (7/1/2020) lalu.

Baca juga: Demi Pertahankan Kepercayaan Publik, KPU Disarankan Lakukan Ini...

Total ada empat tersangka dalam kasus suap ini.

Selain Wahyu, KPK juga menetapkan mantan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang juga orang kepercayaan Wahyu, Agustiani Tio Fridelina.

Lalu, politisi PDI-P Harun Masiku, dan pihak swasta bernama Saeful.

Dua nama terakhir disebut Lili sebagai pemberi suap. Sementara Wahyu dan Agustiani diduga sebagai penerima suap.