Menkumham Dorong Pemda Daftarkan Hak Paten Kekayaan Geografis

Kompas.com - 12/01/2020, 21:19 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mendatangi pameran rempah-rempah yang digelar di HUT PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat mendatangi pameran rempah-rempah yang digelar di HUT PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta pemerintah daerah untuk mendaftarkan kekayaan geografis di wilayah mereka ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk mendapat sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Kekayaan geografis yang dimaksud adalah rempah-rempah asli Indonesia yang tersebar di banyak daerah.

"Saya mendorong seluruh daerah menginventarisasi kekayaan-kekayaan geografisnya untuk didaftarkan ke Kemkumham," kata Yasonna saat mendatangi pameran rempah-rempah yang digelar di HUT PDI Perjuangan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2020).

Baca juga: Ilham Habibie: Proteksi Haki Kurang, Mana Ada yang Mau Kerja Kreatif


Yasonna menyebut, inventarisasi kekayaan daerah merupakan hal penting. Sebab, dengan dipatenkan haknya, pemerintah daerah bisa mengelolanya dengan lebih baik.

Dampaknya, harga aset geografis tersebut menjadi meningkat karena sudah mendapat sertifikasi.

"Saya buat contoh ya, pala dan merica putih, yang dulu tidak terdaftar indikasi geografis, harganya sangat rendah. Setelah terdaftar harganya bisa sepuluh kali meningkat," ujar Yasonna.

Baca juga: Deddy Mizwar Menggugat, Produser Nagabonar Reborn Sebut Punya Izin Ahli Waris dan Dirjen HAKI

Yasonna mengatakan, beberapa daerah sudah lebih dulu menginventarisasi kekayaan geografis mereka. Misalnya, Kopi Kintamani, Kopi Bajawa, Kopi Gayo, hingga Ubi Cilembu.

Ia mendorong kekayaan-kekayaan daerah lain untuk segera dipatenkan, mulai dari tari-tarian hingga lagu dan kebudayaan daerah lainnya.

"Dengan paten, dia akan memperoleh manfaat. Di samping manfaat untuk terlindungi, tetapi ada kepentingan ekonominya. Orang kalau mau pakai dia harus mendapat royalti dari sana, mendapat konsesi," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

APBD dan Dana Otsus Aceh Capai Rp 17 Triliun, Jokowi Wanti-wanti Pemda

Nasional
Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Walhi: RUU Cipta Kerja Seolah-olah Berpihak pada Rakyat, tapi Sebenarnya Layani Korporasi

Nasional
Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Golkar Yakin Pembahasan RUU Ketahanan Keluarga Tak Akan Berlanjut

Nasional
Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Jokowi Minta Diberi Waktu Jawab Persoalan Perjanjian Helsinki-Aceh

Nasional
Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Jokowi Kaget Progres Pembangunan Tol Aceh Sangat Cepat

Nasional
Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Soal Pilwalkot Solo, Ketua DPP: Peluang Gibran Dicalonkan PDI-P Cukup Besar

Nasional
Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Ombudsman Sebut Pasal 170 Draf RUU Cipta Kerja Bisa Hancurkan Konstitusi

Nasional
Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Komunitas Motor Besar hingga Ojol Ikut Cerdas Cermat 4 Pilar MPR

Nasional
Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Kecelakaan Susur Sungai Sleman, KPAI Minta Sekolah Perhatikan Risiko Kegiatan di Alam Terbuka

Nasional
Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Polemik RUU Cipta Kerja, Ombudsman Segera Panggil 2 Kementerian

Nasional
Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Polemik Pasal 170 RUU Cipta Kerja, Peran Kemenkumham Dipertanyakan

Nasional
Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Eks Wakil Ketua Kwarnas Bantah Tuduhan Buwas soal Penguasaan Aset Pramuka

Nasional
Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Pakar: Omnibus Law Cipta Kerja Punya Semangat Sentralisasi Pemerintahan yang Sangat Kuat

Nasional
Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Hadiri Kenduri Kebangsaan di Aceh Bersama Surya Paloh, Jokowi Layani Selfie Bareng Warga

Nasional
Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Setelah Wuhan, Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Kapal Diamond Princess di Yokohama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X