Perubahan Pendekatan Jokowi dalam Memperteguh Kedaulatan di Natuna

"Ini yang bakal didukung pemerintah. Ini kita sudah habis banyak dan harus bermanfaat bagi Bapak Ibu dan Saudara semuanya," kata Jokowi.

Jokowi juga berkesempatan membagikan sertifikat lahan kepada 102 warga Natuna.

Kepada para penerima sertifikat, Presiden mengatakan sertifikat tanah itu membuktikan bahwa Natuna adalah wilayah NKRI.

"Kenapa saya hari ini ingin menyerahkan sertifikat tanah ini? Supaya kita semua tahu bahawa Natuna adalah Tanah Air Indonesia," kata Jokowi di hadapan warga yang hadir di Kantor Bupati Natuna.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah itu adalah bukti hukum atas hak tanah yang dimiliki oleh masyarakat Natuna.

"Jadi, simbol pemberian sertifikat ini menunjukkan bahwa bukti hak hukum atas lahan tanah telah dipegang oleh masyarakat Natuna," tegas dia.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Tanah Warga, Jokowi: Natuna adalah Tanah Air Indonesia

Istana: tak ada gunanya perang

Salah satu hal yang paling kentara soal perubahan pendekatan kali ini, yakni menteri-menteri yang dibawa Jokowi ke Natuna.

Selain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menteri yang diikutkan Presiden kali ini, yakni KKP Edhy Prabowo, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Wakil Menteri ATR/ BPN Surya Tjandra dan Kepala KSP Moeldoko.

"Memang salah satu agenda besar Presiden Jokowi di periode kedua ini adalah mendorong pembangunan ekonomi semaksimal mungkin. Pembangunan manusia turut di dalamnya," ujar Juru Bicara Presiden, Dini Shanti Purwono kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2019).

Dini menyebut, pembangunan ekonomi dan manusia di Natuna jauh lebih penting dibanding hanya mengedepankan kekuatan militer.

Sebab, masyarakat adalah salah satu elemen terpenting dalam upaya menjaga kedaulatan. Itulah pesan yang ingin disampaikan Presiden dalam kunjungannya ke Natuna kali ini.

"Tak ada gunanya perang yang hanya akan menyengsarakan rakyat dan belum tentu efektif pula," ujar Dini.

Baca juga: Presiden Berharap Sumber Daya di Natuna Dimanfaatkan untuk Rakyat

Tidak hanya sekadar memamerkan kekuatan militer, namun meningkatkan perekonomian warga di Natuna dengan membuka seluas-luasnya akses pemanfaatan sumber daya alam dinilai jauh lebih penting.

Pemerintah berkeyakinan bahwa cara membangun kesadaran masyarakat akan kedaulatan dengan pendekatan peningkatan perekonomian akan lebih efektif menyelesaikan persoalan.

"Kalau di masyarakat tumbuh kesadaran akan kedaulatan, mereka akan lebih aware apabila ada aktivitas dari pihak luar di area Indonesia. Mereka bisa memberikan informasi ke otoritas," ujar Dini.

"Jadi, masyarakat bisa bersama-sama pemerintah menjaga area itu. Tentunya dengan peran utama dari pemerintah, masyarakat hanya menjadi unsur pertahanan di dalamnya," lanjut dia.

Secara kongkret, pembukaan akses masyarakat Natuna terhadap ekonomi itu diyakini akan berdampak pada pengurangan aktivitas nelayan asing di perairan perbatasan Indonesia.

"Intinya, apabila banyak nelayan Indonesia yang beraktivitas di ZEE, maka ruang pihak luar untuk merambah di area kita akan semakin kecil," lanjut Dini.