MAKI Laporkan PT Hanson International ke Bareskrim Polri atas Dugaan Praktik "Bank Gelap"

Kompas.com - 09/01/2020, 09:10 WIB
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKoordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengadukan perusahaan emiten properti PT Hanson International Tbk ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan dugaan tindak pidana perbankan dan pasar modal.

Aduan itu terkait kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang dipimpin oleh Benny Tjokrosaputro tersebut.

Boyamin menilai bahwa kegiatan tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan. Sebab, hanya bank yang boleh menghimpun dana.

"Ini di UU Perbankan diatur pidana melakukan praktik bank, menerima investasi, tabungan, atau deposito yang tanpa izin. Bahkan itu ancamannya di pasal itu ada 5 tahun sampai 10 tahun, bank gelap," ungkap Boyamin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Menurut MAKI, PT Hanson diduga melanggar UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Ia menuturkan, kegiatan yang dilakukan PT Hanson berbentuk seperti deposito, dengan jangka waktu tiga bulan maupun enam bulan.

Uang yang dikumpulkan, kata Boyamin, digunakan PT Hanson untuk membeli lahan di daerah Maja, Parung, dan Lebak.

Menurutnya, kegiatan itu telah dilakukan PT Hanson sejak tahun 2016. Hingga pertengahan tahun 2019, Boyamin mengatakan bahwa perusahaan tersebut sudah mengumpulkan sekitar Rp 2,4 triliun.

Dalam aduannya, MAKI turut menyertakan USB berisi video para korban mengamuk dan menuntut uangnya dikembalikan oleh PT Hanson di Surabaya.

Baca juga: OJK Desak Hanson International Kembalikan Uang Nasabah

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi sanksi administratif terhadap perusahaan, Benny Tjokro, dan dua orang lainnya terkait perkara tersebut.

PT Hanson International dihukum denda sebesar Rp 500 juta dan Benny Tjokro didenda Rp 5 miliar.

Namun, Boyamin mengaku tidak puas dengan proses yang dilakukan OJK sehingga melaporkannya ke Bareskrim.

"Artinya, saya kecewa dengan OJK, maka saya melapor ke Bareskrim, ini yang harusnya adalah OJK. Tambah kurang ajar lagi, OJK layak dibubarkan, lho ini kewajiban dia kok," tuturnya.

Ia mengaku laporannya sudah diterima oleh pihak Bareskrim. Namun, dalam pelaporan tindak pidana korupsi, sistem pelaporan agak berbeda.

Pelapor tidak diberikan laporan polisi (LP). Laporan yang masuk diterima sebagai pengaduan masyarakat.

Dalam surat yang diajukan Boyamin, telah diberi stempel Bareskrim Polri, disertai paraf dan tanggal pengaduan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Agama Pulihkan Korban Terdampak Bencana

Sekjen Gerindra Tekankan Pentingnya Peran Tokoh Agama Pulihkan Korban Terdampak Bencana

Nasional
UPDATE 19 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.870.157

UPDATE 19 April: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 13.870.157

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Berskala Mikro, Berlaku 20 April-3 Mei

Pemerintah Perpanjang PPKM Berskala Mikro, Berlaku 20 April-3 Mei

Nasional
Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Bernama Asli Shindy Paul Soerjomeoljono

Jozeph Paul Zhang yang Mengaku Nabi ke-26 Bernama Asli Shindy Paul Soerjomeoljono

Nasional
Wacana Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Wacana Peleburan Kemendikbud-Kemenristek dan Nasib Sejarah Perjuangan Bangsa...

Nasional
UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

UPDATE 19 April: Bertambah 6.349, Kasus Covid-19 Sembuh Jadi 1.461.414

Nasional
UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

UPDATE: Bertambah 143, Total Pasien Covid-19 Meninggal 43.567 Orang

Nasional
UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 19 April: Ada 104.319 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

UPDATE 19 April: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.609.300, Tambah 4.952

Nasional
Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Kode Inisiatif: Uji Materi UU yang Baru Disahkan Naik Hampir 5 Kali Lipat pada 2020

Nasional
Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Soal Jozeph Paul Zhang, PKS: Tak Perlu Panik, Kedudukan Nabi dan Agama Tidak Akan Rendah

Nasional
Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Kasus Jozeph Paul Zhang, Pemerintah Diminta Tegas Atasi Narasi Kebencian

Nasional
Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Kode Inisiatif: UU Cipta Kerja Paling Banyak Diujikan di MK Sepanjang 2020

Nasional
Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Menag Dorong Aparat Tindak Pelaku Ujaran Kebencian yang Mengarah ke Penistaan Agama

Nasional
Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Cari Solusi Cegah Perkawinan Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X