Pulang dari Natuna, Jokowi Gelar Ratas Bahas Penanganan Banjir

Kompas.com - 08/01/2020, 16:30 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang tidak perlu di permasalahkan lagi. ?Disini ada Kabupaten, ada Bupatinya. Penduduk kita disini 81.000. Tidak ada yg perku diperdebatkan lagi, Natuna adalah Indonesia,? kata Presiden saat berkunjung ke Sentra Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1). Antara Kepri/ChermanPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa Natuna merupakan wilayah teritorial Indonesia yang tidak perlu di permasalahkan lagi. ?Disini ada Kabupaten, ada Bupatinya. Penduduk kita disini 81.000. Tidak ada yg perku diperdebatkan lagi, Natuna adalah Indonesia,? kata Presiden saat berkunjung ke Sentra Kelautan dan Perikanan di Selat Lampa, Natuna, Rabu (8/1).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sepulangnya dari kunjungan kerjanya ke Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020) sore, Presiden Joko Widodo langsung menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden memanggil sejumlah kepala daerah di wilayah Banten, Jakarta dan Jawa Barat untuk membahas penanganan banjir.

Pengamatan Kompas.com pukul 16.00 WIB, tiga gubernur di tiga wilayah sudah hadir.

Baca juga: Salah Kostum Saat Kunjungi Korban Banjir, Dita Soedarjo Minta Maaf

Mereka yakni Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Selain itu, hadir juga Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Diketahui, wilayah Lebak dan Bekasi juga dilanda banjir cukup parah.

Pertemuan antara Jokowi dan para kepala daerah berlangsung tertutup.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada awal tahun 2020 ini harus dihadapi bersama.

Ia menilai, tidak tepat apabila bencana itu menjadi tanggung jawab satu pihak saja.
Oleh karena itu lah Presiden mengundang para kepala daerah yang wilayahnya dilanda banjir untuk menemukan solusi.

Baca juga: Istana: Bencana Banjir Harus Dihadapi Bersama, Tak Perlu Salahkan Siapa Pun

"Ini menunjukkan bahwa penanganan itu tidak bisa parsial, penanganan itu harus secara bersama-sama. Dan dalam kondisi seperti ini tidak bisa kemudian ego sektoral masing-masing ditonjolkan, penangannya harus sama-sama," kata dia.

"Enggak perlu juga menyalahkan siapapun lah, ini adalah hal yang harus kita hadapi secara bersama-sama," sambung politisi PDI-P ini.

Berdasarkan data BPBD enam hari pasca-banjir dan longsor, tercatat sebanyak 67 korban melayang dan satu orang hilang.

Dalam bencana yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, sekitar 293 kelurahan dan 74 kecamatan ikut terdampak.

Baca juga: Viral Video Bantuan Korban Banjir 1 Kardus Mi untuk 1 RT, Ini Kata Wakil Wali Kota Bekasi

Sementara, jumlah pengungsi di wilayah Jabodetabek dan Banten menembus angka 35.502 jiwa. Adapun sebaran data korban di masing-masing wilayah, di antaranya jumlah pengungsi di Jakarta sebanyak 3.685 jiwa dan meninggal dunia 16 orang.

Kemudian di Jawa Barat, terdapat 15.400 pengungsi dan 31 orang meninggal dunia.

Sedangkan, jumlah pengungsi di Banten mencapai 16.821 jiwa, 20 orang meninggal dunia dan satu hilang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X