Jimly Sarankan Nama Laut China Selatan Diganti dengan Laut Asia Tenggara, Kenapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPD RI Jimly Asshidiqie menilai, klaim China soal perairan Natuna hanya karena alasan psikologis dan romantisme sejarah.

Menurut dia, sebaiknya nama Laut China Selatan yang menjadi letak geografis Pulau Natuna dan pulau lainnya diganti agar tak lagi menimbulkan masalah yang sama di kemudian hari.

"Karena dia merasa itu bagian dari wilayah dia. Namanya sekarang Laut China Selatan. Makanya kita ganti nama itu," kata Jimly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2020).

"Sebaiknya namanya Laut Asia Tenggara saja. Jangan Laut China Selatan," tuturnya.

Baca juga: Soal Natuna, Mahfud: Indonesia Tak Mau Perang dengan China

Di Indonesia, perairan yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka turut dinamai Laut China Selatan.

Ia pun mengapresiasi sikap pemerintah melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang secara tegas menyampaikan keberatan atas keberadaan kapal-kapal China di perairan Natuna.

Menurut Jimly, wilayah perairan Natuna yang diklaim China itu jelas masih dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Baca juga: Soal Natuna, Luhut Panjaitan Tegaskan Kedaulatan NKRI Tak Ada Kompromi

Oleh karena itu, Jimly menilai China layak diusir dari wilayah tersebut.

"Ini hanya klaim psikologis, romantisme sejarah saja. Saya rasa apa yang sudah disampaikan oleh Menlu itu sudah tepat. Dan karena itu kita tidak ada masalah untuk negosiasi atau pun perundingan dan sebagainya, karena memang itu tidak terpisahkan sama ZEE Indonesia dan dunia internasional mengakui itu. Jadi sebetulnya tinggal diusir saja," kata Jimly.

Ilegal fishing

Jimly mengatakan, persoalan klaim di perairan Natuna ini mesti dipandang sebagai tindakan illegal fishing, bukan suatu persoalan hubungan antarnegara.

Ia berharap kebijakan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang kerap menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan di wilayah Indonesia kembali diteruskan.

Baca juga: Soal Natuna, Puan: Tak Ada Alasan Wilayah Indonesia Diklaim Negara Lain

"Ada baiknya kebijakan yang dipraktikkan oleh Bu Susi kemarin, periode yang lalu itu dipraktikkan lagi, diterapkan lagi. Jadi semua kapal pencuri itu ya, ditembak saja, ditenggelamkan," tegasnya.

"Jadi kita harus menghadapinya bukan masalah hubungan antarnegara, tapi pelaku pencurian ikan di laut ZEE kita," tambah Jimly.

Perihal klaim China soal perairan Natuna, Presiden Joko Widodo menyatakan tak ada tawar-menawar perihal mempertahankan kedaulatan Indonesia.

Hal itu ia singgung dalam rapat terbatas tersebut membahas Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaultan, mengenai teritorial negara kita," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020).