Mahfud MD: Natuna Dimasuki Karena Kita Kurang Hadir di Sana

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengakui, selama ini wilayah perairan Natuna sering dijadikan area pencurian ikan oleh kapal China karena nelayan jarang mencari ikan di wilayah itu.

Hal itu disampaikan Mahfud ketika memberi arahan kepada 120 orang nelayan asal Pantura yang akan dikirim ke Natuna untuk melaut di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2020)

"Sekarang (Natuna) dimasuki karena kita kurang hadir di sana," ujar Mahfud.

Baca juga: Susi dan Prabowo Beda Pendapat Soal Natuna, Ini Komentar Moeldoko

Padahal, kata dia, perairan tersebut merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya laut yang melimpah dan merupakan perairan sah Indonesia.

Oleh sebab itu, keputusan pemerintah terhadap hal ini adalah menyatakan bahwa siapapun negara lain tidak boleh masuk ke wilayah tersebut tanpa izin dari pemerintah Indonesia.

"Kalau masuk, berarti melanggar hukum dan kita usir. Itulah pernyataan pertama kita bahwa itu daerah kedaulatan kita dan kedaulatan itu harus dijaga oleh kita bersama sebagai bangsa," kata dia.

Adapun dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI di Natuna, Mahfud MD akan mengirim 120 orang nelayan Pantura ke daerah tersebut.

Baca juga: Soal Natuna, NU Minta Pemerintah Tak Lembek Meski China Investor Besar

"Kami mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain di luar Pantura untuk beraktivitas kekayaan laut, mencari ikan dan sebagainya di sana (Natuna)," ujar Mahfud dihadapan 120 orang nelayan tersebut di Kantor Kemenko Polhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (6/1/2019).

Perairan Natuna saat ini diketahui sedang berpolemik karena selain ikan-ikannya dicuri oleh kapal milik China, kawasan tersebut juga diklaim oleh pemerintah China sebagai wilayah mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah tegas menolak klaim China tersebut dan menyatakan bahwa perairan Natuna sah milik Indonesia.