Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Pemenuhan Kebutuhan Korban Banjir Diprioritaskan

Kompas.com - 05/01/2020, 16:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

LEBAK, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pemenuhan kebutuhan korban banjir yang terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten diprioritaskan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy saat meninjau langsung kondisi lokasi yang terkena banjir di kawasan Lebak, Banten pada Sabtu (4/1/2020).

"Sesuai arahan Presiden, harus diprioritaskan korban banjir termasuk bagaimana kebutuhan hidup sehari-hari harus dipenuhi, kemudian kesehatan, dan masalah pemukiman sementara," ujar Muhadjir saat peninjauan langsung ke lokasi pengungsian di Banjar Irigasi, Lebak, Banten, dikutip dari siaran pers Kemenko PMK, Minggu (5/1/2020).

Baca juga: Presiden Instruksikan Daerah Terisoasi Banjir dan Longsor di Bogor Dibuka Aksesnya

Adapun di Kabupaten Lebak, Banten, beberapa jembatan yang menghubungkan antar-desa terputus.

Ribuan warga terpaksa bertahan di pengungsian akibat kehilangan rumah yang rusak dan terbawa arus banjir bandang yang terjadi Rabu (1/1/2020) lalu.

Berdasarkan data yang dihimpun, di wilayah tersebut terdapat 4.346 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di tujuh posko pengungsian.

Antara lain posko pengungsian Gedung PGRI Kecamatan Sajira, Nangela Desa Calungbungur Kecamatan Sajira, Desa Tambak Kecamatan Cimarga, Kantor Kecamatan Cipanas, Kecamatan Curugbitung, Gedung Serba Guna Kecamatan Lebak Gedong, dan Gedung Futsal Desa Banjar Irigasi Kecamatan Lebak Gedong.

Baca juga: [UPDATE] BNPB: 60 Orang Meninggal Akibat Banjir Jabodetabek dan Lebak

Muhadjir Effendy juga meminta agar pemulihan trauma pasca-bencana untuk para korban bencana ini dilakukan tidak hanya mengandalkan resmi pemerintah saja.

Kemenko PMK mendorong lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk turut serta mendampingi para korban yang berada di pengungsian.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com