Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden PKS Sohibul Iman Tinjau Lokasi Banjir di Jaktim, Minta Anies Normalisasi Kali Sunter

Kompas.com - 03/01/2020, 16:21 WIB
Tsarina Maharani,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS Sohibul Iman meninjau lokasi banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Jumat (3/1/2020).

Menurut Sohibul, penyebab banjir di Kelurahan Cipinang Melayu akibat ada penyempitan di Kali Sunter yang mengalir di dekat wilayah tersebut.

"Tadi kami sudah melihat kondisi Kali Sunter, salah satu problem adalah terjadinya penyempitan di Kali Sunter ini pas di wilayah ini," kata Sohibul.

Oleh karena itu, ia meminta Pemerintah DKI Jakarta bersama Kementerian PUPR segera melakukan normalisasi Kali Sunter.

Baca juga: Ketua DPRD DKI: Yang Disebut Pak Gub Naturalisasi, Saya Enggak Ngerti Itu Harus Dilaksanakan

Normalisasi Kali Sunter berhenti tanpa sebab jelas

Menurut Sohibul, normalisasi Kali Sunter sempat dilakukan, tapi terhenti tanpa sebab yang jelas.

"Bagaimana Pemerintah DKI Jakarta maupun kementerian PUPR untuk sesegera mungkin melakukan normalisasi Sungai Sunter ini. Yang tersisa ada satu kilometer sampai dengan Kalimalang," tuturnya.

"Ini sangat disayangkan normalisasi sudah berjalan baik di ujung sana, tapi 2017 ternyata dihentikan tanpa diketahui sebab musababnya," kata Sohibul.

Ia mengatakan normalisasi merupakan langkah paling tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Sohibul menyebut kali-kali yang ada di DKI Jakarta perlu dinormalisasi.

"Normalisasi dong, karena pada umumnya kali mengalami pendangkalan penyempitan. Karena kita pikir normalisasi, karena pada dasarnya kalau normalisasi selesai, banjir dapat teratasi dengan baik," kata dia.

Baca juga: Naturalisasi Kali Ciliwung Terhambat Defisit Anggaran Pemprov DKI

Soal naturalisasi yang digagas Anies...

Lantas, bagaimana dengan program naturalisasi yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan?

"Saya kira begini kita tidak mungkin bersikukuh, tergantung kondisi kontur tanah. Ada tanah yang hanya ditanami pohon, tapi tidak kuat kan," kata dia. 

"Silahkan saja ada normalisasi dan naturalisasi, digabung," pungkas Sohibul.

Baca juga: Banjir Jakarta: Normalisasi yang Terhambat dan Hasil Naturalisasi yang Belum Terlihat

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com