Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Saling Menyalahkan Soal Banjir Jabodetabek

Kompas.com - 02/01/2020, 18:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar para kepala daerah tak saling menyalahkan atas kejadian banjir yang terjadi di Jabodetabek dalam dua hari ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di tengah kunjungannya memberikan bantuan untuk korban banjir di Tangerang dan Bekasi, Kamis (2/1/2020).

Menurut Hadi, harus ada perencanaan yang baik untuk jangka menengah dan panjang secara terpadu yang dilakukan setiap kepala daerah.

"Sehingga kita inginkan, tidak ada lagi kalau ada hal-hal kesalahan, 'ini (banjir) dari kabupaten yang di atas, ini kiriman', dan sebagainya," ujar Hadi.

Baca juga: Kepala BNPB Akui Evakuasi Warga Korban Banjir Lambat

Apalagi, kata dia, Kemendagri sudah mengingatkan sejak awal bahwa saat ini akan mulai memasuki musim penghujan.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi terkait di setiap pemerintah daerah mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Sekretaris Daerah harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

"Dari perencanaan anggaran juga diingatkan dalam Permendagri Nomor 33 kaitannya dengan petunjuk penyusunan APBD bahwa kita harus melakukan mitigasi bencana, kedua menentukan peta rawan bencana, ketiga penyelenggaraan anggaran khususnya dalam keadaan tanggap darurat," kata dia.

Baca juga: Kemendagri Kirim Bantuan untuk Korban Banjir di Tangerang dan Bekasi

"Sehingga ke depannya perlu kita koordinasikan baik antara Pemkot Bogor, Tangerang, Bekasi, Pemprov DKI, serta Kementerian PUPR sehingga perencanaan terintegrasi," lanjut dia.

Diketahui banjir yang melanda Jabodetabek sejak 1 Januari 2020 juga merupakan banjir kiriman dari daerah Bogor karena tingginya intesitas air di Bendung Katulampa.

Selain itu, tingginya curah hujan yang ekstrem juga membuat banjir di pembuka 2020 ini sebagai banjir terparah sepanjang sejarah banjir yang terjadi di wilayah Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com