Kemendagri Minta Kepala Daerah Tak Saling Menyalahkan Soal Banjir Jabodetabek

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo di tengah kunjungannya memberikan bantuan untuk korban banjir di Tangerang dan Bekasi, Kamis (2/1/2020).

Menurut Hadi, harus ada perencanaan yang baik untuk jangka menengah dan panjang secara terpadu yang dilakukan setiap kepala daerah.

"Sehingga kita inginkan, tidak ada lagi kalau ada hal-hal kesalahan, 'ini (banjir) dari kabupaten yang di atas, ini kiriman', dan sebagainya," ujar Hadi.

Apalagi, kata dia, Kemendagri sudah mengingatkan sejak awal bahwa saat ini akan mulai memasuki musim penghujan.

Dengan demikian, koordinasi antarinstansi terkait di setiap pemerintah daerah mulai dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Sosial, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Sekretaris Daerah harus dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

"Dari perencanaan anggaran juga diingatkan dalam Permendagri Nomor 33 kaitannya dengan petunjuk penyusunan APBD bahwa kita harus melakukan mitigasi bencana, kedua menentukan peta rawan bencana, ketiga penyelenggaraan anggaran khususnya dalam keadaan tanggap darurat," kata dia.

"Sehingga ke depannya perlu kita koordinasikan baik antara Pemkot Bogor, Tangerang, Bekasi, Pemprov DKI, serta Kementerian PUPR sehingga perencanaan terintegrasi," lanjut dia.

Diketahui banjir yang melanda Jabodetabek sejak 1 Januari 2020 juga merupakan banjir kiriman dari daerah Bogor karena tingginya intesitas air di Bendung Katulampa.

Selain itu, tingginya curah hujan yang ekstrem juga membuat banjir di pembuka 2020 ini sebagai banjir terparah sepanjang sejarah banjir yang terjadi di wilayah Jakarta.