Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Warga Lepas Tanah, Mensos: Pendidikan Investasi Jangka Pendek dan Panjang

Kompas.com - 31/12/2019, 16:37 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Warga di Desa Soreang, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, melepaskan tanahnya untuk pembangunan Kampus II Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Poltekesos).

Poltekesos membayar pengadaan tanah kepada pemiliknya, di Gedung Korpri Komplek Pemkab Bandung, Jalan Raya Soreang Km 17 Kabupaten Bandung, Selasa (31/12/2019).

Kepala Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Kementerian Sosial RI (Kemensos) Syahabuddin yang hadir dalam acara tersebut, mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah ikhlas melepas tanahnya.

Syahabuddin mengucap syukur melihat wajah gembira para pemilik tanah yang hadir.

Baca juga: Menuju Indonesia Maju, Kemensos Perkuat Program Pemberdayaan Sosial

Syahabuddin menegaskan, tidak ada kepentingan yang sifatnya pragmatis. Semua dilakukan untuk menunjang pendidikan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial.

Ia pun mengingatkan pemilik tanah untuk kembali menginvestasikan uang tersebut.

“Jangan dibelikan hal-hal yang tidak perlu dan manfaatkan uang ini ke dalam bentuk usaha yang dapat menunjang perekonomian bapak ibu sekalian,” kata Syahabuddin, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (31/12/2019).

Pada kesempatan tersebut, Syahabuddin juga menyampaikan pesan dan ungkapan terima kasih dari Menteri Sosial RI Juliari P Batubara.

Baca juga: SDM Unggul: Bagaimana “Perang” Dimenangkan

“Bapak menteri menyampaikan banyak terima kasih kepada warga yang telah melepas tanahnya untuk pendidikan. Pendidikan ini tak ternilai serta bentuk investasi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Syahabuddin.

Pembangunan Kampus II Poltekesos bertujuan untuk membantu visi misi presiden dan wakil presiden dalam menciptakan SDM unggul Indonesia maju.

“SDM yang ada akan terus kami tingkatkan, karena ke depan program yang akan dikembangkan tidak hanya S1 saja, melainkan ada S2 dan S3,“ kata Syahabuddin.

Selain Syahabuddin, Inspektur Jenderal Kemensos, Kepala Biro Umum Kemensos, Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemensos, Direktur Poltekesos Bandung, Perwakilan Bupati Kabupaten Bandung, serta Perwakilan Kejati Jawa Barat, turut hadir dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com