Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kabar Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga dan Bantahan Pemerintah

Kompas.com - 30/12/2019, 07:21 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Farid Assifa

Tim Redaksi

"(Pemerintah) harus perhatikan dulu masalah ini karena rakyat terus jadi korban. OPM juga tidak mau kalah, anggota terus bertambah, rakyat yang korban," katanya.

2. Respons Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dapat memastikan kebenaran kabar pengunduran diri Wentius Nimiangge.

Sebab, hingga Minggu (29/12/2019), Kemendagri belum menerima surat pengunduran diri dari Wentius.

"Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Kapolda Papua Akui Sulit Ungkap Penembak Sopir Wakil Bupati Nduga

Bahtiar mengatakan, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Oleh karenanya, jika ada pengunduran diri, segala urusan administrasi menjadi kewenangan pembina.

"Ada pun tata cara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujarnya.

3. Bantah kabar penembakan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tidak benar bahwa alasan Wakil Bupati Nduga mengundurkan diri dari jabatannya adalah karena sopir yang juga ajudannya tertembak aparat.

Mahfud memastikan, tak ada sopir atau ajudan pejabat daerah di Nduga yang tertembak polisi maupun tentara.

"Itu tidak ada, tidak ada ajudan atau sopir Wabup Nduga itu yang ditembak oleh tentara maupun polisi," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Mahfud Minta Publik Tak Terprovokasi Manuver Politik Wabup Nduga

Mahfud mengatakan, sebelumnya, pihaknya telah mengonfirmasi ke TNI, polisi, hingga Menteri Luar Negeri terkait kabar tersebut.

Setelah ditelusuri, dipastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Siapa coba namanya, siapa, umur berapa, alamatnya di mana, gitu. Yang dikatakan sebagai ajudan itu kan pasti ada identitas, nah itu tidak ada ternyata," ujar Mahfud.

4. Manuver politik

Mahfud MD menilai bahwa mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge bisa saja merupakan manuver politik apabila benar keberadaannya.

Sebab, kata dia, soal mundurnya seorang pejabat dari jabatannya merupakan hal yang biasa dan banyak terjadi di daerah-daerah lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com