Kabar Pengunduran Diri Wakil Bupati Nduga dan Bantahan Pemerintah

Kompas.com - 30/12/2019, 07:21 WIB
Wakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge IstimewaWakil Bupati Nduga, Wentius Nemiangge

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar pengunduran diri Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge menjadi pembicaraan hangat beberapa hari terakhir.

Kabar tersebut ramai diperbincangkan setelah dikicaukan oleh pengguna Twitter @jayapuraupdate.

Dalam unggahannya, akun tersebut mengatakan, "Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge, menyatakan mundur dari jabatannya.. di hadapan masyarakat".

Unggahan itu juga disertai tiga foto. Di tiga foto itu, terlihat seorang pria berkemeja batik hitam dan celana warna senada, bicara di hadapan banyak orang di sebuah tempat yang lapang.

Pria yang disebut-sebut sebagai Wakil Bupati Nduga itu terlihat bertelanjang kaki dan menggunakan pengeras suara.

Bagaimana duduk perkara serta tanggapan pemerintah terkait hal ini?

1. Sopir tertembak

Menurut pengakuan Wentius Nimiangge, dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri setelah sopir yang juga ajudannya, Hendrik Lokbere, tewas tertembak pada 20 Desember 2019.

Wentius mengatakan, Hendrik Lokbere tertembak saat berjalan di Kampung Yosema, Distrik Kenyam, Nduga, Papua.

Baca juga: Fakta Mundurnya Wakil Bupati Nduga, dari Sopir Tertembak hingga Konflik Tak Kunjung Usai

Padahal, kata Wentius, sebelum Hendrik tertembak keadaan di Kampung Yosema relatif kondusif. Kala itu tidak ada kontak senjata.

"Tidak ada kontak senjata, itu di tengah jalan dia dapat tembak," kata Wentius yang mengaku sedang berada di Distrik Kenyam, saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).

Tewasnya Hendrik membuat Wentius terpukul dan memutuskan mengundurkan diri.

Dia kemudian membuat pernyataan pengunduran diri di Bandara Kenyam pada 24 Desember 2019.

Kala itu, Wentius melepaskan seragam wakil bupati di samping jenazah Hendrik.

"Saya kecewa terus, lebih baik saya (jadi) masyarakat biasa daripada saya pusing terus," sebut Wentius.

Tindakannya mengundurkan diri diharapkan Wentius bisa membuat pihak-pihak yang bertikai di Nduga sadar sudah banyak rakyat menjadi korban konflik bersenjata ini.

"(Pemerintah) harus perhatikan dulu masalah ini karena rakyat terus jadi korban. OPM juga tidak mau kalah, anggota terus bertambah, rakyat yang korban," katanya.

2. Respons Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dapat memastikan kebenaran kabar pengunduran diri Wentius Nimiangge.

Sebab, hingga Minggu (29/12/2019), Kemendagri belum menerima surat pengunduran diri dari Wentius.

"Hingga saat ini belum ada, kami belum menerima surat pengunduran diri Wakil Bupati Nduga," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, melalui keterangan tertulis.

Baca juga: Kapolda Papua Akui Sulit Ungkap Penembak Sopir Wakil Bupati Nduga

Bahtiar mengatakan, sebagaimana bunyi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibina oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Oleh karenanya, jika ada pengunduran diri, segala urusan administrasi menjadi kewenangan pembina.

"Ada pun tata cara pengunduran diri Kepala Daerah/Wakil Daerah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," ujarnya.

3. Bantah kabar penembakan

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, tidak benar bahwa alasan Wakil Bupati Nduga mengundurkan diri dari jabatannya adalah karena sopir yang juga ajudannya tertembak aparat.

Mahfud memastikan, tak ada sopir atau ajudan pejabat daerah di Nduga yang tertembak polisi maupun tentara.

"Itu tidak ada, tidak ada ajudan atau sopir Wabup Nduga itu yang ditembak oleh tentara maupun polisi," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Mahfud Minta Publik Tak Terprovokasi Manuver Politik Wabup Nduga

Mahfud mengatakan, sebelumnya, pihaknya telah mengonfirmasi ke TNI, polisi, hingga Menteri Luar Negeri terkait kabar tersebut.

Setelah ditelusuri, dipastikan bahwa kabar tersebut tidak benar.

"Siapa coba namanya, siapa, umur berapa, alamatnya di mana, gitu. Yang dikatakan sebagai ajudan itu kan pasti ada identitas, nah itu tidak ada ternyata," ujar Mahfud.

4. Manuver politik

Mahfud MD menilai bahwa mundurnya Wakil Bupati Nduga Wentius Nimiangge bisa saja merupakan manuver politik apabila benar keberadaannya.

Sebab, kata dia, soal mundurnya seorang pejabat dari jabatannya merupakan hal yang biasa dan banyak terjadi di daerah-daerah lain.

"Soal Wabup Nduga mengundurkan diri, satu itu belum jelas. Kedua, kalau itu benar, bisa saja itu manuver politik. Sama saja kayak di Jawa banyak. Banyak orang yang diminta turun, banyak yang mengundurkan diri, sering juga terjadi. Itu biasa saja," ujar Mahfud saat berbincang dengan wartawan di kawasan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Oleh karena itu, kata dia, mundurnya Wabup Nduga tersebut tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa.

Baca juga: Mahfud Sebut Wakil Bupati Nduga Mundur Bukan karena Sopir Tertembak

Apabila memang hal tersebut benar terjadi, maka menurut dia hal tersebut merupakan manuver politik yang biasa saja.

"Jadi kita tidak usah mengatakan bahwa di sana sudah terjadi hal luar biasa sampai wakil bupatinya mengundurkan diri. Saya kira itu bagian dari manuver politik. Biasa saja," kata dia.

Mahfud pun meminta agar publik tak terprovokasi dengan informasi-informasi yang sifatnya manuver politik.

"Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang sepeti itu yang sifatnya manuver politik," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

UPDATE: Tambah 13, WNI Sembuh Covid-19 di Luar Negeri Jadi 508 Orang

Nasional
UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

UPDATE 30 Mei: 25.773 Kasus Covid-19, Pemetaan Wilayah Dilakukan...

Nasional
Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Antisipasi Covid-19, TNI Pakai Helm Pendeteksi Suhu Tubuh dari Jarak 10 Meter

Nasional
Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Polri Siap Mengusut Teror terhadap Panitia Diskusi FH UGM

Nasional
Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Mahfud MD Klaim New Normal Tak Diterapkan dengan Pendekatan Ekonomi Semata

Nasional
Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Ruslan Buton Ditahan di Rutan Bareskrim selama 20 Hari

Nasional
Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Zona Hijau, 102 Daerah Ini Boleh Berkegiatan Aman di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
 Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Mahfud MD Tak Persoalkan Diskusi soal Pemberhentian Presiden di UGM

Nasional
Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Komnas HAM Kecam Teror terhadap Jurnalis dan Panitia Diskusi CLS UGM

Nasional
Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Terapkan New Normal, Kepala Daerah Wajib Libatkan IDI hingga Epidemiolog

Nasional
Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Tenaga Medis dan Relawan 2,5 Bulan Berjuang Lawan Covid-19, Ketua Gugus Tugas: Terima Kasih

Nasional
Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Gugus Tugas Ungkap 102 Daerah Bebas Covid-19 hingga 30 Mei, Ini Rinciannya...

Nasional
Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Indikator Daerah Siap New Normal, Kasus Covid-19 Turun Lebih dari 50 Persen dalam 2 Minggu

Nasional
New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

New Normal, Menag Terbitkan Aturan Rumah Ibadah Wajib Punya Surat Bebas Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X