Jokowi Sebut Kasus Jiwasraya Ada Sejak Era SBY, Demokrat Minta Jangan Saling Salahkan

Kompas.com - 29/12/2019, 13:51 WIB
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi mengatakan, bukan saatnya untuk saling menyalahkan atas persoalan yang menimpa PT Asuransi Jiwasraya.

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY).

"Hari ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Menurut Didi, masalah Jiwasraya memang bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Baca juga: Politisi Demokrat Nilai Kasus Jiwasraya Skandal Terbesar Setelah BLBI

Ia mengklaim, saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masalah ini sempat meredam.

Akan tetapi, kemudian muncul kembali yang puncaknya justru pada kisaran tahun 2018 hingga 2019.

"Kalau menyalahkan siapa-siapa puncak masalah Jiwasraya tahun 2018, dan tahun 2019 sehingga sebagian orabg menduga ini ada apa kok menjelang Pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan 32 triliun (rupiah)," ujarnya.

Didi mengatakan, pihaknya dan pemerintahan SBY tidak takut untuk membuka lebar-lebar masalah ini ke publik.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Istana Sebut Jokowi Tak Salahkan SBY

Oleh karenanya, ia mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk Jiwasraya, supaya persoalan ini cepat dituntaskan.

"Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukan seluas-luasnya dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDI-P juga sama, supaya tidak saling tuding kita buka di pansus," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan, tak ada niat sedikit pun dari Jokowi untuk menyalahkan SBY dalam kasus ini.

Deddy setuju bahwa persoalan Jiwasraya sudah lama terjadi, yang puncaknya justru pada tahun 2016. Oleh karena itu, tidak benar bahwa persoalan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Tidak ada niat sedikit pun dari Pak Jokowi untuk menyalahkan Pak SBY," ujar Deddy dalam diskusi yang sama.

"Kalau ada yang menarik-narik dengan pilpres itu ngawur. Baca dulu datanya," kata dia.

Baca juga: Masalah Jiwasraya, SBY Rela Disalahkan jika Tak Ada yang Mau Tanggung Jawab

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Baca juga: Curhat Dahlan Iskan soal Masalah Jiwasraya di Pesawat Brompton

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X