Jokowi Sebut Kasus Jiwasraya Ada Sejak Era SBY, Demokrat Minta Jangan Saling Salahkan

Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebutkan bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Hari ini tidak boleh menyalahkan siapa-siapa," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Menurut Didi, masalah Jiwasraya memang bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Ia mengklaim, saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), masalah ini sempat meredam.

Akan tetapi, kemudian muncul kembali yang puncaknya justru pada kisaran tahun 2018 hingga 2019.

"Kalau menyalahkan siapa-siapa puncak masalah Jiwasraya tahun 2018, dan tahun 2019 sehingga sebagian orabg menduga ini ada apa kok menjelang Pemilu 2019 meledak, kemudian meminta dana talangan 32 triliun (rupiah)," ujarnya.

Didi mengatakan, pihaknya dan pemerintahan SBY tidak takut untuk membuka lebar-lebar masalah ini ke publik.

Oleh karenanya, ia mendukung pembentukan panitia khusus (Pansus) DPR untuk Jiwasraya, supaya persoalan ini cepat dituntaskan.

"Jadi Demokrat dan pemerintah SBY siap buka-bukan seluas-luasnya dan saya kira pemerintah Pak Jokowi dan PDI-P juga sama, supaya tidak saling tuding kita buka di pansus," kata anggota Komisi XI DPR itu.

Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengatakan, tak ada niat sedikit pun dari Jokowi untuk menyalahkan SBY dalam kasus ini.

Deddy setuju bahwa persoalan Jiwasraya sudah lama terjadi, yang puncaknya justru pada tahun 2016. Oleh karena itu, tidak benar bahwa persoalan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2019.

"Tidak ada niat sedikit pun dari Pak Jokowi untuk menyalahkan Pak SBY," ujar Deddy dalam diskusi yang sama.

"Kalau ada yang menarik-narik dengan pilpres itu ngawur. Baca dulu datanya," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi milik perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun.

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12).

Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana.

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum.