Kasus Jiwasraya, Istana Sebut Jokowi Tak Salahkan SBY

Kompas.com - 27/12/2019, 20:48 WIB
Presiden Joko Widodo tiba untuk memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Ratas itu membahas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo tiba untuk memimpin rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). Ratas itu membahas RUU tentang Minyak dan Gas Bumi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Hukum Dini Purwono menegaskan, Presiden Joko Widodo tak menyalahkan siapapun terkait masalah gagal bayar yang dialami perusahaan pelat merah PT Asuransi Jiwasraya.

Dini juga menegaskan Jokowi tak menyalahkan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

" Presiden Jokowi tidak menyalahkan siapa-siapa. Beliau hanya menyampaikan fakta bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak lama," kata Dini saat dihubungi, Jumat (27/12/2019).

"Dan bahwa ini adalah masalah yang cukup kompleks dan karenanya membutuhkan waktu untuk penyelesaiannya," sambung Dini.

Baca juga: Ini Alasan Kejagung Cekal 10 Orang Terkait Kasus Jiwasraya

Dini juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencari solusi atas isu Jiwasraya ini.

Sekaligus juga Presiden meminta ada perbaikan sistem ke depan agar peristiwa ini tak terulang.

"Penegakan hukum juga sudah mulai dijalankan oleh Jaksa Agung. 10 pihak yang diduga terlibat dalam kasus Jiwasraya sudah dicekal," ujar politisi Partai Solidaritas Indonesia ini.

Dini menilai, lebih baik semua pihak fokus pada solusi dan langkah-langkah ke depan dibandingkan membahas siapa menyalahkan siapa.

"Itu tidak ada gunanya," ujarnya.

SBY sebelumnya buka suara soal krisis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dituding bermasalah sejak masa pemerintahannya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Keluarga Anggota DPR Divaksinasi Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus pada Kelompok Prioritas

Nasional
Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Sekjen DPR: Semua Pegawai di Lingkungan DPR Divaksinasi Covid-19

Nasional
Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Langgar Etika, Marzuki Alie Dipecat Tidak Hormat dari Demokrat

Nasional
Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Kemenkes: Peserta Vaksinasi Gotong Royong Dapat Kartu dan Sertifikat Elektronik

Nasional
Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Nasional
Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Bio Farma Ditunjuk Jadi Importir dan Distributor Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Soal Vaksinasi Gotong Royong, Anggota DPR: Jangan Sampai Muncul Kebocoran

Nasional
KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

KSPI Tolak jika Buruh Dibebankan Biaya Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Kunjungi Banten, Gus AMI Singgung Masalah Pendidikan di Ponpes

Nasional
Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Peserta Vaksinasi Covid-19 di DPR Mencapai 12.000 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X