Politisi Demokrat Nilai Kasus Jiwasraya Skandal Terbesar Setelah BLBI

Kompas.com - 29/12/2019, 12:25 WIB
Politisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPolitisi Partai Demokrat Didi Irawadi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsudin menilai bahwa kasus PT Asuransi Jiwasraya merupakan skandal terbesar industri asuransi di Indonesia.

Bahkan, Diri Irawadi menilai bahwa kasus Jiwasraya jadi skandal terbesar setelah skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pasalnya, dalam kasus ini Jiwasraya meminta dana talangan yang jumlahnya mencapai Rp 32 triliun.

"Saya ingin mengatakan kasus Jiwasraya skandal industri asuransi terbesar, salah satu skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI. Yang mana minta dana talangan 32 triliun," kata Didi dalam sebuah diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (29/12/2019).

Baca juga: Masalah Jiwasraya, SBY Rela Disalahkan jika Tak Ada yang Mau Tanggung Jawab

Didi mengatakan, masalah Jiwasraya bukan baru-baru ini saja terjadi. Kasus tersebut bermula sejak terjadinya krisis moneter 1998.

Saat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY), masalah ini sempat membaik.

Akan tetapi, dia mengatakan bahwa kemudian muncul kembali yang puncaknya adalah pada kisaran tahun 2018 hingga 2019.

Meski begitu, menurut Didi, saat ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus Jiwasraya ini, melainkan mencari solusi penyelesaian.

"Persoalan bukan menyalahkan siapa-siapa, pemerintah Jokowi (Presiden Joko Widodo) dan sebelumnya, tapi harus ada penyelesaian suatu proses penyelidikan ini," ujar anggota DPR Komisi XI itu.

Baca juga: Kasus Jiwasraya, Istana Sebut Jokowi Tak Salahkan SBY

Didi menyebutkan, persoalan ini tidak hanya cukup sebatas diserahkan pada pihak kepolisian. Dia menilai, perlu pula peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Pembentukan Komisi Independen Dianggap Perlu Diatur dalam RUU PDP

Nasional
Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Enam Hal Ini Bisa Bantu Perbaiki Stigma Negatif Terkait Covid-19

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Putusan MA Dinilai Tak Mungkin Ubah Hasil Pilpres 2019, Ini Alasannya

Nasional
Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita 'Tracing' Terus tetapi Tak Ada Alat

Dokter di Sampit ke Jokowi: Percuma Kita "Tracing" Terus tetapi Tak Ada Alat

Nasional
Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Nasional
Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Periksa Saksi, KPK Konfirmasi Aset Milik Nurhadi dan Menantunya yang Berada di SCBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X