Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Bantah Pemerintah RI Diam Soal Muslim Uighur

Kompas.com - 27/12/2019, 17:16 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi membantah bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, tak melakukan upaya apapun terkait isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim di Uighur, China.

Retno mengatakan, sudah banyak upaya yang pihaknya lakukan untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut.

"Kalau dikatakan bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar," kata Retno saat ditemui di kantor Kementerian Koordonator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Baca juga: Soal Uighur, Moeldoko Sebut RI Tak Intervensi Urusan Dalam Negeri China

Menurut Retno, persoalan Muslim Uighur bukanlah hal baru.

Sejak lama, pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan pemerintah China untuk membahas persoalan tersebut.

Retno mengklaim pernah melakukan pertemuan dengan duta besar negeri Tirai Bambu itu.

Pada 16 Desember 2019 kemarin, Retno bertemu Menteri Luar Negeri China. Kemudian, pada 23 Desember 2019, Dirjen Pasifik Asia Kemenlu juga bertemu dengan Dubes China.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di Uighur, serta pandangan pemerintah Indonesia terkait masalah tersebut.

"Prinsipnya adalah bahwa kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama," kata Retno.

Pertemuan-pertemuan itu, lanjut Retno, selalu ia informasikan melalui akun Twitter pribadinya.

Oleh karenanya, jika ada pihak yang menyebut pemerintah tak berupaya apapun, Retno meminta supaya pihak tersebut mengecek akun Twitternya.

"Cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah China," kata dia.

Baca juga: Terkait Muslim Uighur, Mahfud MD Jelaskan Maksud dari Diplomasi Lunak

PBB dan sejumlah kelompok HAM memprediksi, ada satu juta orang, sebagian besar Muslim Uighur, ditahan di kamp di Xinjiang.

Sebuah dokumen yang dirilis pada November lalu sempat mengungkapkan bagaimana penanganan yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas itu.

China membantah telah melakukan kekerasan terhadap Uighur, dan beralasan mereka berusaha melakukan kampanye anti-terorisme.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com