Kompas.com - 26/12/2019, 17:31 WIB
Fadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMFadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Joko Widodo, Fadjroel Rachman. menjelaskan urgensi munculnya pos Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Fadjroel, munculnya pos baru ini merupakan permintaan langsung dari Kepala Staf Presiden Kepresidenan Moeldoko atas pertimbangan beban kerja.

"Pak Moeldoko menekankan bahwa Wakil KSP lebih ditujukan untuk memimpin delivery assurance, yaitu untuk menjamin apa yang disampaikan dalam pidato presiden pada 20 Oktober 2019," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (26/12/2019).

Delivery assurance yang dimaksud yakni untuk memastikan program Jokowi di setiap kementerian dan lembaga tersampaikan kepada masyarakat.

 

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan Alasan Keberadaan Wakil Kepala KSP

Ini adalah tugas baru bagi KSP di era Jokowi-Ma'ruf. KSP sebelumnya di era Jokowi-JK tak mempunyai tugas ini.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Fadjroel menyebutkan, Wakil Kepala KSP yang nantinya akan memastikan tiap program Jokowi di kementerian/lembaga terpaksa dengan baik .

"Pak Moeldoko, berdasarkan pembicaraan kami, beliau mengatakan, bahwa sebagai kepala KSP, beliau akan berfokus kepada kebijakan atau policy. Sementara Wakil KSP fokus delivery agar terjamin apa yang di-sent itu delivered," ujar Fadjroel.

Fadjroel pun membantah pos Wakil Kepala KSP ini dimunculkan hanya untuk bagi-bagi jatah kursi. Ia memastikan pos baru ini akan diisi oleh tokoh profesional.

"Dari pembicaraan kami dengan Moeldoko juga, bahwa mereka adalah profesional. profesional itu  kan bisa berasal dari partai, non-partai," ujarnya.

Baca juga: Teken Perpres, Jokowi Buat Pos Baru Wakil Kepala KSP

Keberadaan wakil kepala KSP ini diatur Lewat Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2019 tentang KSP yang ditandatangani Jokowi pada 18 Desember 2019.

Kendati demikian, hingga saat ini belum diketahui siapa wakil kepala KSP yang akan mendampingi Moeldoko.

Penambahan pos wakil kepala KSP ini sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari Partai Gerindra sebagai bagian dari koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menjelaskan alasan penguatan Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dengan membentuk pos baru yaitu Wakil Kepala KSP. Padahal karyawan di KSP tak sebanyak kementerian/lembaga.

"Presiden juga harus menjelaskan tugas khusus apa dari wakil KSP sehingga perlu wakil di KSP yang jumlah tim/person KSP sedikit," kata Sodik saat dihubungi, Kamis (26/12/2019).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun Ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

LPSK Jamin Perlindungan Saksi Kasus Pembunuhan Jurnalis di Sumut

Nasional
'Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi'

"Selamat Ulang Tahun Ke-60, Presiden Jokowi"

Nasional
Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Penolakan atas Wacana Pencalonan Kembali Jokowi pada Pilpres 2024

Nasional
IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

IAKMI Nilai Belum Ada Kebijakan Pemerintah yang Cukup Kuat Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Pimpinan DPR Usul Asrama Haji Pondok Gede Difungsikan Jadi Tempat Isolasi dan Perawatan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X