Kubu OSO Sebut Pakta Integritas Tak Pernah Dibahas di Munaslub Partai Hanura

Kompas.com - 23/12/2019, 17:35 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) Demisioner Yus Usman Sumanegara di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) Demisioner Yus Usman Sumanegara di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Yus Usman Sumanegara menyatakan, pakta integritas yang ditagih mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto terkait kepemimpinan Oesman Sapta Odang tidak pernah dibahas dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura.

Pakta integritas itu, menurut Wiranto, menyebutkan bahwa OSO hanya menjabat sebagai ketua umum hingga 2019.

Akan tetapi, Yus mengungkapkan, ketika itu, ia menjadi salah satu pemimpin sidang Munaslub Partai Hanura. Namun, pakta integritas yang kini diributkan Wiranto tidak pernah dibahas saat itu.

"Pakta integritas itu kebetulan saya saat itu pimpinan sidang musyawarah luar biasa, tidak pernah dibahas dan bukan merupakan keputusan Munaslub," kata Yus di Kantor DPP Partai Hanura, City Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Baca juga: Setelah Lawan Sudding, Kini OSO Berhadapan dengan Wiranto di Hanura...

Yus merasa heran, karena Wiranto mengungkit adanya pakta integritas terkait dipilihnya OSO sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

"Jadi kami enggak tahu, tahu-tahu baru belakangan ini. Sepanjang berjalan 2-3 tahun ini tidak pernah," ujar dia.

Lebih lanjut, Yus mengatakan, pada saat Munaslub penyerahan jabatan Wiranto ke OSO, awalnya mantan Ketua DPD RI itu belum bersedia untuk ditunjuk menjadi ketua umum.

Namun, kata dia, Wiranto mendesak OSO untuk menjabat sebagai ketua umum, sehingga terpilih secara aklamasi.

"Tapi karena didesak, dipaksa oleh Pak Wiranto dan kemudian Pak Wiranto barangkali mengkondisikan, sehingga terpilihlah Pak OSO secara aklamasi," kata dia.

Sebelumnya, Wiranto meminta Oesman Sapta Odang (OSO) mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Baca juga: Fakta-fakta Konflik Hanura Kubu OSO Vs Wiranto Sepanjang 2019

Wiranto mengatakan, dalam pakta integritas yang ditandatangani OSO dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016 disepakati bahwa mantan Ketua DPD itu hanya menjabat sebagai ketua umum Partai Hanura hingga 2019.

Pada Munaslub itu, OSO menggantikan Wiranto sebagai ketua umum Hanura. 

"Saksinya ada Subagyo HS, beliau (OSO) akan menggantikan saya. Beliau menjabat Ketum sampai tahun 2019," kata Wiranto di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Wiranto menjelaskan, dalam pakta integritas itu juga disebutkan bahwa OSO berjanji akan taat pada AD/ART partai hingga meningkatkan suara Hanura di Pemilu 2019.

"Dan akan menambah suara di DPR pada pemilu yang akan datang, akan memasukkan teman-teman di DPD untuk menjadi caleg Hanura, paling tidak 36 orang, malah ditambah menjadi 50 orang, Pak Subagyo dengar sendiri," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Fraksi PKB Minta Pilkada Serentak Tetap 2024, Pemerintah Harus Fokus ke Pandemi

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Indeks Persepsi Korupsi Turun Pertama Kali sejak 2008, Laode: Jangan Kita Anggap Biasa Saja

Nasional
Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Perpres Pencegahan Ekstremisme Dianggap Berpotensi Timbulkan Konflik Horizontal

Nasional
Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Mengenal Seluk-beluk Vaksin Sinovac

Nasional
 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun, KPK: Korupsi Beban Bangsa

Nasional
BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

BEM SI Minta Kapolri Tuntaskan dan Tindak Tegas Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Pekan Depan, Kejagung Berencana Gelar Perkara untuk Tetapkan Tersangka Kasus Asabri

Nasional
Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Dokumen Asli Hasil Penyelidikan TPF Munir Belum Ditemukan, Ombudsman Harap Kemensetneg Cari Solusi

Nasional
Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Kapolri Listyo Sigit Berlatar Belakang Keluarga TNI, Ayahnya Perwira Angkatan Udara

Nasional
IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

IDI: Kematian Tenaga Medis Indonesia 3 Besar di Dunia

Nasional
Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan Lewat Produk Keuangan Syariah

Nasional
Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Skor Turun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Setara Gambia dan di Bawah Timor Leste

Nasional
Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Kemenko PMK: Pemerintah Akan Naikkan Harga Rokok di Pasaran

Nasional
Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Pesan Jokowi, Masyarakat Jangan Gunakan Dana Bansos Covid-19 untuk Beli Rokok

Nasional
Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Mendagri Minta Dukungan Pemda Wujudkan Kerja Sama dengan UNICEF

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X