3 Petani Tuban Ditangkap Saat Jokowi Berkunjung, Ini Kata Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga petani di Kabupaten Tuban, Jawa Timur ditangkap polisi lantaran menggelar aksi protes menolak lahan mereka digusur untuk pembangunan kilang minyak PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI).

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Jawa Timur Wahyu Eka Setyawan menyebut, ketiga petani tersebut adalah Wawan, Mashuri, dan Basori.

Ketiganya ditangkap pada Sabtu (21/12/2019), atau bertepatan dengan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo untuk meninjau kilang Petrokimia di Tuban. 

"Alasan penahanan tersebut diduga terkait kunjungan Jokowi beserta pejabat tinggi negara ke tapak kilang minyak,” kata Wahyu melalui keterangan tertulis, Minggu (22/12/2019).

Baca juga: Tinjau Kilang Petrokimia TPPI, Jokowi Minta Selesai dalam 3 Tahun

Menurut Wahyu, ketiga warga itu berniat membentangkan spanduk protes saat kedatangan Presiden Jokowi dan rombongan.

Spanduk tersebut berbunyi "Tanah Tidak Dijual, Pak Jokowi Jangan Paksa Kami Jual Lahan".

Wahyu mengatakan, aksi protes tersebut sejatinya dilakukan sebagai akumulasi kekecewaan karena lahannya akan diambil alih paksa untuk kepentingan proyek.

Kendati begitu, ia menyesalkan apa yang dilakukan ketiga petani Tuban tersebut justru seakan-akan dianggap seperti teroris yang membahayakan negara.

"Kejadian tersebut merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM oleh negara kepada rakyatnya, khususnya pasa 28 UUD RI 1945 yang pada pembuka mengungkapkan, 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'," ujar dia.

Wahyu menyebut ketiga petani telah dibebaskan pada Minggu (22/12/2019) pukul 13.41 WIB.

Tanggapan Istana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, masih ada warga sekitar kilang yang belum memahami kepentingan nasional di balik pembangunan kilang minyak.

Padahal, pembangunan kilang ini akan meningkatkan produksi minyak dalam negeri sehingga Indonesia tak terus menerus tergantung pada impor minyak.

"Saya pikir memang perlu pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat karena kita bicara kepentingan nasional, bukan kepentingan perorangan atau kepentingan perusahaan, tapi kita bicara tentang kepentingan nasional dan pride sebuah bangsa," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Moeldoko mengatakan, pembangunan kilang minyak di Tuban ini sebenarnya sudah berlangsung lama.

Namun, proses pembangunannya sempat berhenti dan baru akan dilanjutkan kembali.

Selama proses tersebut, ia menilai bisa jadi ada komunikasi yang stagnan kepada warga setempat.

Untuk itu, Moeldoko memastikan pemerintah dan PT Pertamina akan kembali melakukan sosialisasi.

"Bisa juga terjadi stagnan dalam berkomunikasi, tapi yakin lah bahwa persoalan itu enggak terlalu sulit untuk dikomunikasikan," kata dia.

Baca juga: Kilang Jokowi Tak Terbangun, Salah Mafia Migas?

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke kilang PTTI meminta kilang tersebut selesai dalam waktu 3 tahun.

"Tidak lebih dari 3 tahun, harus rampung semuanya. Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri. Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera," kata Jokowi.

Kilang TPPI sendiri sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, tetapi kemudian tersendat karena beberapa masalah.

Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.

Apabila telah berproduksi secara penuh, kata Presiden, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar USD atau lebih kurang Rp 56 triliun.