Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Pesimistis dengan Kepemimpinan Firli Bahuri di KPK

Kompas.com - 20/12/2019, 14:04 WIB
Ardito Ramadhan,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) pesimistis lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan dilantik dapat membawa agenda pemberantasan korupsi ke arah yang lebih baik.

"Bagaimana mungkin kita sebagai masyarakat bisa percaya lima orang ini akan membawa KPK ke arah yang lebih baik?" ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/12/2019).

"Kita sebenarnya pesimis mereka punya visi terkait pemberantasan korupsi yang benar-benar akan membawa KPK ke arah yang lebih baik," lanjut dia.

Baca juga: Ini 5 Anggota Dewan Pengawas KPK Pilihan Jokowi

Rasa pesimismenya itu didasari beberapa hal. Pertama, ICW menilai proses seleksi pimpinan KPK dilakukan oleh panitia seleksi yang bermasalah.

Misalnya, isi Pansel diduga kuat dekat dengan salah satu institusi penegak hukum, pansel dinilai tidak mengakomodir suara publik.

Pansel juga dinilai mengabaikan aspek integritas pada saat penjaringan pimpinan KPK.

Baca juga: Dilantik jadi Dewas KPK, Syamsuddin dan Artidjo Datangi Istana

Berikutnya, ICW juga menduga pimpinan KPK yang akan dilantik pada hari ini tidak memiliki integritas dan diyakini akan membawa KPK ke arah yang buruk.

"Hal ini terkonfirmasi ketika salah satu di antara pimpinan KPK tersebut diduga pernah melanggar kode etik. Selain itu juga tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan pada KPK (LHKPN)," kata Kurnia.

Belum lagi ditambah dengan berlakunya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dinilai akan menyulitkan kerja Filri Bahuri dan kawan-kawan selaku pimpinan KPK.

Sebenarnya, tanpa UU itu pun Kurnia pesimistis lima orang pimpinan KPK dapat menuntaskan tumpukan kasus-kasus yang menjadi warisan pimpinan KPK periode 2015-2019.

Baca juga: KALEIDOSKOP 2019: Tahun Kelam bagi KPK dan Pemberantasan Korupsi...

"Jadi lima orang pimpinan kita pesimis menuntaskan perkara besar, ditambah lagi dengan UU baru maka kita tidak percaya mereka bisa menuntaskan perkara besar, misalnya BLBI," ujar Kurnia.

Ia pun memastikan bahwa ICW akan mengawal kinerja lima orang pimpinan KPK serta lima orang Dewan Pengawas KPK yang dilantik Kamis ini.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan melantik pimpinan KPK periode 2019-2023 di Istana Negara, Jumat pukul 14.30 WIB.

Baca juga: Jadi Dewan Pengawas KPK, Albertina Ho: Ini Perintah

Mereka adalah Irjen Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Ghufron, Lili Pintauli Siregar Nawawi Pomolango. Mereka menggantikan pimpinan KPK 2015-2019 yang habis masa jabatannya pada hari ini.

Pelantikan ini akan berbarengan dengan pelantikan Dewan Pengawas KPK periode 2019-2023 yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi.

Adapun serah terima jabatan pimpinan KPK dijadwalkan akan digelar di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 15.00 WIB usai pelantikan di Istana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com