Kekerasan Seksual Masih Hantui Perempuan Indonesia, Ini Datanya...

Kompas.com - 19/12/2019, 12:56 WIB
Ilustrasi KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktik kekerasan seksual terhadap perempuan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia.

"Masih banyak kasus kekerasan seksual sebagaimana tercantum pada catatan tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019," ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Bintang Darmawati di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Di situ, Bintang diketahui memberi sambutan di acara Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan Periode 2015-2019.

Baca juga: Masalah Kekerasan Perempuan dan Anak di NTT Jadi Perhatian Menteri PPPA

Bintang menyebut, sepanjang tahun ini ada 2.988 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia yang dilaporkan.

Angka ini adalah 31 persen dari total kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan.

Bintang sekaligus menyoroti kebijakan pemerintah yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan.

Menurut Bintang, kebijakan seperti itu lahir akibat dua hal, yakni menguatnya konservatisme dan politik identitas.

"Kehadiran kebijakan diskriminatif tidak hanya berdampak kepada perempuan namun juga berpotensi mendelegitimasi konstitusi, merapuhkan daya rekat kebangsaan dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional," kata Bintang.

Meski demikian, ia tetap mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan periode 2015- 2019 yang telah berupaya memperjuangkan hak-hak perempuan.

Baca juga: Belum Diatur UU, Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Sulit Dituntaskan

Misalnya, soal pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan serta harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional.

Adapun, dalam Laporan Pertanggungjawaban Komnas Perempuan 2015-2019, Komnas Perempuan mendorong kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan hak perempuan agar terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Termasuk juga untuk menghentikan segala bentuk pembiaran terhadap kekerasan berbasis gender baik yang dilakukan penyelenggara negara, masyarakat maupun korporasi. 

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Pemerintah Didorong Terapkan Sanksi Administratif Dibandingkan Pidana Terkait Aturan Physical Distancing

Nasional
Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Jubir Pemerintah: Kasus Baru Covid-19 Disebabkan Perpindahan Orang dari Kota Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X