Bocoran Dewan Pengawas KPK dan Pro Kontranya...

Kompas.com - 19/12/2019, 11:44 WIB

"Tapi belum difinalkan karena kan hanya lima. Adanya dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana," kata Jokowi.

Pro Kontra

Cendekiawan Muslim Buya Syafii Maarif berharap, Presiden Jokowi bisa memilih orang yang memiliki ragam perspektif dan spektrum yang luas untuk mengisi jabatan dewan pengawas, selain harus memiliki pemahaman hukum yang kuat.

Selain itu, orang-orang tersebut juga harus memiliki rekam jejak yang bersih yang dapat diterima publik.

Pendiri Maarif Institute Buya Maarif saat ditemui di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Pendiri Maarif Institute Buya Maarif saat ditemui di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).
"Jangan orang partai, kecuali orang partai yang sudah waras," kata Buya saat dijumpai di Kantor Maarif Institute, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Soal Dewan Pengawas KPK, Syafii Maarif: Jangan Orang Cacat Rekam Jejaknya

Sementara itu, pandangan pesimis disampaikan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada.

Peneliti Pukat UGM Zainur Rohman menilai, proses seleksi dewan pengawas dilakukan Jokowi tanpa melalui proses yang transparan, independen dan akuntabel.

Sehingga, independensi mereka pun dipertanyakan kala menjabat posisi tersebut nantinya.

"Meskipun Presiden mengatakan Dewas KPK akan diisi oleh sosok-sosok yang baik, tetapi prosesnya tidak partisipatif dan tidak transparan. Presiden asal main tunjuk," kata Zainur kepada Kompas.com.

Pembentukan Dewan Pengawas KPK merupakan amanat revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Tepis Gosip Akan Menjadi Anggota Dewan Pengawas KPK

Pada Pasal 37E disebutkan bahwa ketua serta anggota dewan pengawas diangkat dan ditetapkan oleh presiden.

Untuk pemilihannya, presiden membentuk panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah pusat dan masyarakat.

Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK akan menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Namun sejak awal, Zainur menolak konsep dewan pengawas ini. Sebab, ada wewenang pro justicia yang diberikan kepada mereka sehingga muncul kekhawatiran adanya intervensi hukum di dalamnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X