Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UU KPK Hasil Revisi Berlaku, Komisioner Terpilih Diberitahu Perubahan Proses Kerja

Kompas.com - 19/12/2019, 10:18 WIB
Diamanty Meiliana

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih Nawawi Pomolango mengaku diberitahu beberapa perubahan proses kerja di KPK setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

"Mereka memberitahu kami beberapa perubahan yang dilakukan bakal terjadi berhubungan dengan berlakunya UU Nomor 19, selebihnya lebih banyak tadi mendengarkan saja karena kami yang dibekali oleh mereka," ujar Nawawi di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/12/2019), dikutip dari Antara.

Hal tersebut dikatakannya usai mengikuti program induksi atau pengenalan struktur di KPK sebelum dilantik oleh Presiden Joko Widodo.

"Induksi ini semacam pembekalan saja, seperti itu, biar tidak terputus saja model kerjanya, jadi lebih banyak mendengar. Kami belum bisa memberikan respons saran dan sebagainya," ucap Nawawi.

Baca juga: Sambangi KPK, Firli Bahuri Mengaku Jalani Program Induksi

Lebih lanjut, ia mengaku tak ada kasus yang dibicarakan dalam materi induksi hari ini.

"Tidak sampai seperti itu belum detil sampai itu. Mereka hanya memberikan gambaran teknisnya, segala macam itu," tuturnya.

Saat ditanya apakah ada pembicaraan soal anggota Dewan Pengawas (Dewas KPK), ia hanya menyatakan bahwa nantinya mereka juga akan mengikuti program induksi.

"Dewas nanti akan diinduksi juga seusai ada pemilihan tetapi sekarang belum tahu siapa yang akan jadi Dewas," kata Nawawi.

Baca juga: Pimpinan KPK Terpilih Janji Tak Terbitkan SP3 Tanpa Alasan

Ia pun enggan menanggapi lebih lanjut soal munculnya nama mantan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Artidjo Alkostar dan hakim Albertina Ho yang diusulkan menjadi calon anggota Dewas KPK.

"Saya tidak punya komentar mengenai siapa yang akan jadi Dewas," ujar Nawawi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com