INDEF: Bagi-bagi Proyek Pembangunan Ibu Kota Baru Jangan Berdasarkan Kepentingan Politik

Kompas.com - 19/12/2019, 07:02 WIB
Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF), Berly Martawardaya,  di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019). KOMPAS.com/Dian Erika Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF), Berly Martawardaya, di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) Berly Martawardaya mengatakan, bagi-bagi proyek dalam proses pembangunan lokasi ibu kota yang baru sebaiknya dilakukan secara adil.

Pembagian proyek menurutnya jangan hanya mempertimbangkan dorongan politik dan bisnis.

"Saya sudah membaca pernyataan Presiden. Jadi saya kira semangatnya memang harus ada peran swasta dan UKM (dan UMKM), dan bukan bagi-bagi (proyek) berdasarkan kelompok politik atau bisnis," ujar Barly usai mengisi diskusi di Kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2019).

Barly menuturkan, bisa dipahami jika Presiden tidak ingin pembangunan proyek ibu kota baru hanya dibebankan kepada APBN saja.

Baca juga: Jokowi: Proyek Ibu Kota Baru Memang Harus Dibagi-bagi

Karena itu, jika nantinya lelang proyek dilakukan harus benar-benar berdasarkan indikator yang jelas.

Misalnya, kata dia, ada kolaborasi dengan masyarakat dan ada pemberdayaan masyarakat.

Kemudian, proses bagi-bagi proyek diharapkan tidak hanya melibatkan perusahaan di Jakarta saja.

"Harapannya semua berperan. Bukan hanya perusahaan-perusahaan di Jakarta saja. Tapi lebih ke semangat distribusi dari segi size dan geografi," tambahnya.

Baca juga: TAP MPR DInilai Kuat sebagai Payung Hukum Pemindahan Ibu Kota

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, proyek pembangunan ibu kota baru di sebagian wilayah Penajam Passer Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, tidak mungkin hanya dikerjakan oleh pemerintah.

Pemerintah memang harus melibatkan sektor swasta dalam pembangunan mega proyek tersebut.

Hal ini disampaikan Jokowi menanggapi LSM yang menganggap pemindahan ibu kota sekedar bagi-bagi proyek.

"Kalau pikirannya negatif tok ya repot, bagi-bagi proyek ya harus dibagi. Masa kita kerjain sendiri, APBN habis lah," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019).

Baca juga: Wamenkeu Minta Pengusaha Properti Ikut Bangun Ibu Kota Baru

Jokowi mengatakan, saat ini hampir semua negara melibatkan swasta dalam mengerjakan berbagai proyek besar.

Kerjasama ini bisa dilakukan lewat skema Public Private Partnership (PPP), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), atau investasi swasta.

"Artinya keterlibatan di luar pemerintah itu sangat diperlukan," kata dia.

Jokowi mencontohkan untuk transportasi umum, sudah ada pihak swasta yang menawarkan untuk membangun transportasi yang bebas energi fosil.

Selain itu, ada juga pihak yang menyatakan sudah tertarik membangun universitas.

"Ya silakan ngapain kita keluar uang kalau ada dari non-apbn bisa," ujarnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Mahfud Sebut Koruptor Lebih Bagus Diisolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Nasional
Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Mahfud: Tak Ada Rencana Pemerintah Beri Remisi atau Pembebasan Bersyarat ke Koruptor

Nasional
Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Yasonna Klarifikasi Usul Pembebasan Napi Korupsi, OC Kaligis dan Jero Wacik Tetap Berpeluang Bebas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Wakil Ketua KPK Sebut Tak Ada Alasan bagi Yasonna Bebaskan Koruptor

Nasional
Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Maklumat Penanganan Covid-19, Polri Akan Lakukan Pembubaran jika Masyarakat Tetap Berkumpul

Nasional
Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Pasien Covid-19 yang Sembuh Diyakini Punya Imunitas terhadap Virus Corona

Nasional
Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Beri Klarifikasi, Wakil Ketua KPK Tolak Pembebasan Koruptor dengan Dalih Covid-19

Nasional
DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

DPR Diminta Fokus Awasi Pemerintah Tangani Covid-19, Bukan Bahas RUU Cipta Kerja dan RKUHP

Nasional
Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Jokowi Diminta Benahi Komunikasi Publik Jajarannya soal Penanganan Covid-19

Nasional
Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Wakil Jaksa Agung Meninggal Dunia, Jubir KPK: Salah Satu Jaksa Terbaik

Nasional
MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

MUI Minta Fatwa Pengurusan Jenazah Pasien Covid-19 Dijadikan Pedoman

Nasional
Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Anggota Komisi IX DPR Desak Pemerintah Publikasikan Peta Sebaran Covid-19 secara Rinci

Nasional
Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Masyarakat yang Telanjur Mudik Diminta Isolasi Mandiri Selama 14 Hari

Nasional
Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Jumlah Kasus Covid-19 Terus Bertambah, Pemerintah Khawatirkan Penularan dari OTG

Nasional
Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Minggu Pagi, Jenazah Wakil Jaksa Agung Akan Dimakamkan di TPU Pedongkelan Cengkareng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X