Lili Pintauli Berharap Dewan Pengawas Dukung Kerja Pimpinan KPK

Kompas.com - 17/12/2019, 21:04 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Lili Pintauli Siregar berharap keberadaan Dewan Pengawas KPK bisa mendukung kinerja pimpinan KPK yang baru. Hal itu disampaikan Lili usai menjalani program induksi atau perkenalan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019). KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Lili Pintauli Siregar berharap keberadaan Dewan Pengawas KPK bisa mendukung kinerja pimpinan KPK yang baru. Hal itu disampaikan Lili usai menjalani program induksi atau perkenalan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terpilih, Lili Pintauli Siregar berharap keberadaan Dewan Pengawas KPK nantinya bisa mendukung kinerja pimpinan KPK yang baru.

Hal itu disampaikan Lili usai menjalani program induksi atau perkenalan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/12/2019).

"Ya, kalau secara pribadi pasti yang mendukung program pemerintah plus yang mendukung program-program kerja pimpinan yang baru mengacu pada Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) tentunya," kata Lili.

Baca juga: Selama 4 Tahun, KPK Jerat 608 Orang sebagai Tersangka Kasus Korupsi

Hingga saat ini, Lili juga belum mengetahui siapa saja yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas KPK.

Di internal KPK sendiri, lanjut dia, belum ada pembahasan soal Dewan Pengawas KPK.

"Karena kita hari ini hanya induksi untuk internal di dalam jadi kita belum bicara ke depan soal Dewan Pengawas dan seterusnya," kata dia.

Menurut Lili, ia bersama pimpinan KPK terpilih Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Alexander Marwata mendiskusikan KPK secara umum. Lili juga mengaku mendapat masukan dari internal KPK terkait langkah ke depan.

"Masih (soal) organisasi, struktur terus soal pencegahan lalu target capaian lalu apa yang harus dikembangkan ke depan. Terus mungkin ada masukan untuk rencana strategis. Masih sebatas itu," kata dia.

Pada Rabu (18/12/2019) besok, Lili mengatakan materi program induksi pada urusan koordinasi dan supervisi pencegahan serta penindakan.

"Tadi kan detail banget soal kewenangan KPK itu per item. Masing-masing dari deputi, satgas masing-masing menjelaskan. Ini kan mereka msih memberikan catatan yang telah mereka lakukan. Nanti tinggal diserahkan kepada kami," kata dia.

Baca juga: Sambangi KPK, Firli Bahuri Mengaku Jalani Program Induksi

Menurut Lili, program induksi ini akan berlangsung hingga akhir Desember ini. Sejak Selasa hingga Kamis (19/12/2019), kata Lili, program induksi masih bersifat sebagai pengantar awal.

"Setelah kita abis libur bersama kita masuk (tanggal) 26 itu mulai induksi dilanjutkan lagi untuk beberapa hari termasuk sekretariat juga kan belum berhubungan, belum dibicarain misal soal etik, soal aturan itu belum ada. Ya masih kewenangan KPK sendiri sih," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Lima Korban Jatuhnya Sriwijaya Air Kembali Teridentifikasi, Total 29 Orang

Nasional
Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Komnas HAM Imbau Publik Tak Perlu Berdebat di Medsos soal Bentrok Polisi dengan Laskar FPI

Nasional
Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Cegah Covid-19, Kepala BNPB Imbau Pengungsi Kelompok Rentan Dipisahkan

Nasional
Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Bencana di Tengah Pandemi, BNPB Ingatkan Pentingnya Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Nasional
BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

BNPB Ingatkan Masyarakat Waspadai Cuaca Buruk

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X