Tok! DPR Sahkan 248 UU Prolegnas 2020-2024
JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI mengesahkan 248 undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024.
Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2019).
Pengesahan itu diawali dengan pembacaan laporan daftar susunan prolegnas oleh Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ibnu Multazam.
Baca juga: RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik
Selanjutnya, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat paripurna menanyakan kepada anggota dewan untuk mengambil persetujuan.
"Apakah laporan Baleg DPR RI terhadap prolegnas 2020-2024 disetujui?" kata Puan.
"Setuju," jawab para anggota dewan.
Puan kemudian mengetuk palu tanda pengesahan.
Terdapat 248 undang-undang yang masuk dalam daftar prolegnas 2020-2024.
Baca juga: DPR Diyakini Tak Mampu Capai Target Prolegnas karena Terlalu Banyak
UU yang masuk ke dalam daftar prolegnas itu di antaranya RUU KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
Prolegnas periode 2020-2024 sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Tingkat I pada Kamis (5/12/2019). Saat itu, juga disepakati susunan Prolegnas Prioritas 2020.
RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, hingga RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk dalam daftar prolegnas prioritas tersebut.
Baca juga: Revisi UU HAM Masuk Prolegnas DPR, Komnas HAM Minta Diperkuat
Namun pada Selasa ini, DPR hanya mengesahkan prolegnas 2020-2024. Susunan prolegnas prioritas 2020 ditunda pengesahannya pada masa sidang berikutnya.
"Keputusan rapat Badan Musyawarah tanggal 16 Desember 2019 menyetujui untuk mengagendakan penetapan prolegnas 2020-2024," ujar Ibnu.
"Sedangkan untuk prolegnas prioritas 2020 penetapannya ditunda pada Masa Persidangan II tahun 2019-2020 berdasarkan masukan dan pandangan dari beberapa fraksi," lanjut dia.
Bertepatan dengan pelantikannya sebagai Kabareskrim , Irjen Listyo Sigit akan melakukan prioritas pengungkapan kasus yang ditangani Polri.
Kabareskrim menyatakan akan mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan.
Presiden Joko Widodo sebelumnya telah meminta Polri untuk segera mengungkap kasus Novel yang terjadi sejak April, tahun 2017 lalu.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan Kabareskrim yang baru dilantik, Irjen Listyo Sigit, untuk terus menyidik kasus penyiraman air keras Penyidik KPK, Novel Baswedan.
Sebagai Pimpinan DPR, Puan mendorong pengungkapan kasus penyiraman pada Novel tetap berjalan.
Bersamaan dengan pelantikan Kabareskrim yang baru oleh Kapolri, KPK kembali memberi perhatian soal penanganan kasus Novel Baswedan. Kabareskrim yang baru diminta segera mengungkap siapa pelaku penyiraman air keras yang telah dilakukan terhadap Novel Baswedan.
Kasus penyiraman air keras terhadap Penyidik KPK, Novel Baswedan terjadi pada 11 April 2017. Saat itu, Novel disiram air keras oleh dua orang yang mengendarai sepeda motor.
#PelantikanKabareskrimBaru #KabareskrimBaru #KasusNovel
-
![]()
RKUHP Masuk Prolegnas Prioritas, DPR Diingatkan Perhatikan Kritikan Publik
-
![]()
Tetapkan 50 RUU Prolegnas, Manajemen DPR Dinilai Kacau
-
![]()
DPR Diyakini Tak Mampu Capai Target Prolegnas karena Terlalu Banyak
-
![]()
Revisi UU HAM Masuk Prolegnas DPR, Komnas HAM Minta Diperkuat
-
![]()
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi
-
![]()
Masuk Prolegnas Prioritas 2020, RUU Masyarakat Adat Butuh Lobi Enam Kementerian
-
![]()
RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Masuk Prolegnas Prioritas 2020
![[KLARIFIKASI] Video Demo Ricuh di DPR pada 2019, Bukan Maret 2024](https://asset.kompas.com/crops/rA48DJ0A2Ju8NOHjipr-gpn2eo0=/0x0:1563x1042/170x113/data/photo/2021/06/28/60d9cb3fac5ac.png)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
