Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hari Ini, Jokowi Blusukan di Lokasi Ibu Kota Baru

Kompas.com - 17/12/2019, 05:37 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan blusukan di lokasi ibu kota baru, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Jokowi akan lepas landas dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar pukul 07.30 WIB.

Setibanya di Kalimantan Timur, Jokowi akan meresmikan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda.

Setelah itu, rombongan langsung meninjau lokasi ibu kota baru Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Baca juga: City Manager Ibu Kota Baru Dipilih Tanpa Pemilu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengatakan, Presiden meninjau lokasi ibu kota baru agar mendapat pandangan secara menyeluruh dan nyata.

"Pak Presiden akan jalan darat (di Kaltim), ingin melihat suasanya, keadaannya seperi bagaimana di sana," ujar Suharso di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2019) kemarin.

Sebelumnya, Jokowi juga telah menyampaikan ingin mengecek lokasi ibu kota baru secara langsung untuk menentukan titik pembangunan Istana Kepresidenan.

"Saya ingin memastikan titik mana yang dipakai untuk klaster pemerintahan," ujar Jokowi.

Baca juga: 30 Peserta Sayembara Gagasan Desain Ibu Kota Masuk Tahap Seleksi

Menurut Jokowi, luas lahan ibu kota baru sangat besar dan akan dibagi beberapa klaster, dari pemerintahan, pusat kesehatan, hingga pusat inovasi seperti layaknya Silicon Valley.

"Titik yang pertama kali harus ditentukan yaitu klaster pemerintahan artinya istana ada di situ, kementerian-kementerian ada di situ, ini penting," ujar Jokowi.

Kompas TV

Pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur dimulai pada 2020, dan paling lambat, pusat pemerintahan sudah berpindah dari Jakarta di tahun 2024. Dalam pidato refleksi pergantian tahun di JCC Senayan Rabu (11/12/2019), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan sumber anggaran untuk pemindahan dan pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur. Demokrat pun mengingatkan perencanaan pemindahan ibu kota baru perlu adanya perencanaan strategis pemerintah. Mulai dari konsep, timeline, biaya, sumber anggaran. Lebih lanjut SBY pertanyakan apakah ada pemikiran untuk menjual aset-aset negara dan bahkan sampai utang ke luar negeri untuk pembiayaan tersebut.

Menurut SBY, membangun ibu kota artinya juga membangun kehidupan baru, bukan sekadar infrastruktur fisik. Karena mulai dari perencanaan dan realisasinya tidak boleh meleset namun harus sukses tuntas. SBY pun menceritakan pernah memiliki niat membangun ibu kota di luar Jakarta, namun ternyata rencana ini batal, karena pada waktu itu anggaran sangat besar dan belum tersedia. Di samping itu, ada faktor lingkungan atau amdal yang tidak mendukung, yang tentu tidak boleh diabaikan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com