Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Copot Lurah Jelambar yang Terlibat PPSU Berendam di Got Keruh

Kompas.com - 16/12/2019, 14:02 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memberhentikan Lurah Jelambar dan semua pihak yang terlibat dalam kejadian pegawai honorer kategori 2 (K-2) yang masuk ke selokan di Jelambar, Jakarta Barat.

Anies menjelaskan, peristiwa tes pegawai honorer K-2 masuk ke got itu terjadi pada pekan lalu.

Ia mengaku langsung menginstruksikan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan.

"Lurahnya langsung dinonaktifkan. Semua yang terlibat langsung diperiksa dan statusnya nonaktif ya," kata Anies di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Baca juga: Kondisi Got Tempat PPSU Berendam di Jelambar, Hitam, Bau, dan Air Tersumbat

Meski demikian, Anies tidak merinci siapa-siapa saja pejabat selain lurah yang turut dinonaktifkan atas peristiwa tersebut. 

Anies mengatakan, peristiwa tes lapangan pegawai honorer K-2 masuk ke selokan itu menjadi pelajaran semua pihak.

Ketika ada proses seleksi pegawai honorer, maka semestinya dilakukan dengan cara beradab.

"Kebiasaan-kebiasaan apa pun ya, yang dilakukan di mana pun, walaupun sudah berkali-kali, kalau itu tidak menjaga prinsip keberadaban, maka tidak boleh dilaksanakan dan akan diberi sanksi," lanjut dia.

Baca juga: Terima Laporan Camat, Anggota DPRD DKI Sebut PPSU Jelambar Masuk Got Atas Inisiatif Sendiri

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, pihaknya akan memproses siapa pun jika melakukan hal serupa di wilayah lain.

Namun, Anies tidak menjawab apakah tes semacam ini sudah terjadi lama sebelum kasus di Jelambar terungkap.

Ia langsung buru-buru meninggalkan wartawan.

"Sudah cukup," ujar dia sembari berjalan menuju mobil dinasnya.

Diberitakan, video rekaman yang menampilkan pegawai honorer K-2, PPSU Kelurahan Jelambar, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang masuk got menjadi viral di media sosial.

Baca juga: Lurah Jelambar Disebut Masih Ikut Rapat Usai PPSU Berendam di Got

Dalam video itu terlihat para pegawai menceburkan diri ke dalam saluran air keruh.

Para pegawai yang berada di dalam got tersebut tampak saling memijat punggung kawannya satu sama lain.

Sementara itu, orang berpakaian dinas terlihat memantau dari atas saluran air sambil memberikan instruksi.

Kondisi got  di Jalan Jelambar Madya, Blok A, Jelambar, Jakarta Barat pada Senin (16/12/2019)KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR Kondisi got di Jalan Jelambar Madya, Blok A, Jelambar, Jakarta Barat pada Senin (16/12/2019)
Kondisi got tempat para pekerja honorer K-2 dan PPSU Jelambar berendam itu sangat memprihatinkan.

Baca juga: Wali Kota Jakbar Sebut Keterlaluan PPSU Jelambar Direndam untuk Senang-senang

Kompas.com mendatangi got yang viral dalam video beberapa hari terakhir ini di Jalan Jelambar Madya, Blok A, Jelambar, Jakarta Barat.

Kondisi got tersebut berwarna hitam pekat dan aroma tidak sedap sudah tercium dari radius 3 sampai 5 meter.

Kedalaman got tersebut diperkirakan mencapai 60 sampai 100 sentimeter. Belum lagi, air got yang tenang dan tidak mengalir membuat air itu mengendap dan menimbulkan bau tidak sedap yang cukup menyengat.

Salah satu penjual bensin eceran yang enggan disebutkan namanya menceritakan, pada saat kejadian tersebut dirinya tidak mengira itu adalah petugas PPSU.

Baca juga: Empat Fakta PPSU Jelambar yang Disuruh Berendam di Saluran Air untuk Perpanjang Kontrak

"Kalau kita sih melihat itu dari got sana sih ngiranya orang kerja," ucap dia saat ditemui Kompas.com di lokasi pada Senin (16/12/2019).

Bahkan, perempuan tersebut tidak menyangka aksi itu menjadi viral di media sosial. Dirinya juga menyayangkan bahwa air tempat para pekerja honorer berendam merupakan air yang kotor.

"Coba di situ lihat, cium coba, sudah bau, kan kotor. Gimana kalau ke badan? Gatal-gatal tidak. Kalau anak saya digituin, saya enggak terima," kata dia.

 

Kompas TV

Mantan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI Jakarta yang sudah mengatur pesepeda menjadi lebih nyaman dengan adanya jalur khusus sepeda. Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti pun juga memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Susi mengatakan: Hari minggu kebetulan di Jakarta saya naik sepeda dari hotel borobudur, monas hingga GBK. Sudah lama saya tidak naik sepeda ternyata jalur sepeda sudah lebih baik. Terimakasih pemprov DKI sudah mengatur untuk pesepeda, sehingga lebih nyaman.

Baca Juga: Viral Gibran Beli Es di Pinggir Jalan, Susi Pudjiastuti Ikut Komentar

Hal ini diungkapkan oleh Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti setelah berspeda dari Monas hingga GBK Senayan pada Minggu, 15 Desember 2019.

Ungkapan terima kasih kepada Pemprov DKI dan pujian kepada Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta ini diunggah oleh Mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti di akun instagramnya.

#susipudjiastuti #aniesbaswedan #jalursepeda

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com