PPP Gelar Mukernas V, Bahas Jadwal Muktamar Partai hingga Pilkada 2020

Kompas.com - 14/12/2019, 14:11 WIB

Tsarina Maharani,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Tsarina Maharani

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Achmad Baidowi di lokasi Mukernas V PPP, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI )

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hari ini menggelar Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) V.

Ketua Komite Pelaksana Mukernas Achmad Baidowi (Awi) mengatakan Mukernas akan menghasilkan rekomendasi pelaksanaan Muktamar PPP.

"Mukernas ini salah satu menentukan penjadwalan Muktamar," kata Awi di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

"Apakah jadi dipercepat atau sesuai jadwal, itu semua tergantung dari keputusan forum," lanjut dia.

Menurut Awi, Muktamar PPP bakal dijadwalkan sekitar Januari-Februari 2020. Agenda Muktamar adalah menentukan Ketua Umum PPP periode berikutnya.

Namun keputusan soal jadwal itu tergantung pada hasil forum Mukernas V ini.

"Bisa jadi Februari 2020, Januari 2020. Pokoknya di tahun 2020," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan jadwal acara juga ada sesi untuk membahas Pilkada Serentak 2020.

Awi mengatakan, PPP mengundang Mendagri Tito Karnavian untuk mengisi sesi diskusi tersebut.

Selain itu, disebutkan juga akan hadir Menko Polhukam Mahfud MD untuk membuka acara dan Sandiaga Uno untuk mengisi sesi diskusi ekonomi.

"Hari ini rencana nanti dibuka oleh Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Selanjutnya rencana ada Pak Sandiaga Uno selalu Wakil Ketua Kadin untuk mengisi materi tentang perekonomian," kata Awi.

"Berikutnya ada Pak Tito Karnavian yang mengisi materi tentang pilkada dan juga persidangan-persidangan yang dipimpin oleh PH dan diikuti DPW dan PH di departemen," jelasnya.

Kompas TV Pihak istana membantah soal isu calon menteri yang setor Rp500 miliar pada salah satu parpol agar bisa masuk Kabinet Indonesia Maju. Hal itu dibantah langsung oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Pramono sebut presiden justru banyak tolak nama-nama besar yang diajukan parpol karena tak sesuai dengan visi misi presiden. Ia sebut tak logis bila calon menteri membayar Rp500 miliar padahal gaji seorang menteri tak lebih dari Rp100 miliar. "Enggak mungkin. Untuk apa kasih uang Rp 500 miliar hanya sekadar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp 100 juta. Bagaimana bisa uang dengan sejumlah itu dikeluarkan?" kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2019). Sebelumnya, Ketum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat menyebut ada parpol memasang tarif Rp500 miliar bagi profesional yang ingin jadi menteri Jokowi. #MaharMenteri #JadiMenteri #MenteriJokowi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.