UN Dihapus, Anggota Komisi X: Jangan Ganti Menteri, Ganti Kebijakan
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Putra Nababan tidak mau kebijakan soal Ujian Nasional (UN) berubah-ubah seiring pergantian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Putra mengatakan, Komisi X DPR meminta Kemendikbud membuat cetak biru atau rancangan besar terkait pendidikan nasional agar kebijakan di bidang pendidikan, termasuk soal UN, tidak berubah-ubah.
"Kami minta kepada saudara menteri ada lah grand design pendidikan. Jangan ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum grand design-nya," kata Putra dalam diskusi bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).
Baca juga: Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN
Putra menuturkan, cetak biru itu nantinya tidak hanya berisi soal UN melainkan juga mengenai kurikulum, pengembangan guru, dan penganggaran di bidang pendidikan.
"Sehingga ketika kita bicara cetak biru itu kita bukan hanya bicara dua tahun, tiga tahun, (tapi) kita bicara lima tahun, sepuluh tahun, dan kita tidak beli kucing dalam karung," ujar Putra.
Putra meminta Kemendikbud menyerahkan cetak biru pendididikan tersebut dalam waktu yang tidak lama supaya DPR bisa membahas sebelum menentukan masa depan pendidikan di Indonesia.
Baca juga: Nadiem: Tak Mungkin Prestasi Siswa Ditentukan Tes Pilihan Ganda UN
Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar".
Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Nadiem.
Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
Presiden Joko Widodo mendukung gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengubah versi lama ujian nasional dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan mengukur kemampuan nalar siswa. Menurut Jokowi, UN model baru ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap pendidikan di Indonesia. Sementara Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan Ujian Nasional tidak dihapus. Kata Nadiem yang dihapus hanyalah format ujian per mata pelajaran.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta rencana Mendikbud untuk mengubah format UN tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Ia khawatir jika UN diganti formatnya bisa membuat para siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kritikan juga datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK berpesan agar kebijakan ini jangan sampai melemahkan kemampuan siswa.
Baca Juga: FULL : Penjelasan Nadiem Soal UN Dihapus Serta Terobosan Lain
Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan merdeka belajar. Program itu meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran dan peraturan penerimaan peserta didik baru.
Mengacu pada hasil survei PISA dan TIMSS harus diakui kemampuan siswa Indonesia masih jauh dari harapan. Hal inilah yang membuat Mendikbud Nadiem Makarim mengubah Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Keinginan Mendikbud menghentikan UN semakin diperkuat juga dari hasil survei internal yang menyatakan ujian nasional menimbulkan beban stres pada siswa guru maupun orang tua karena materi UN yang terlalu padat. Sehingga fokus siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar.
Baca Juga: Nadiem: Dunia Tidak Butuh Anak yang Jago Hafal
Lalu bagaimana Kemendikbud mengimplementasikan pola ujian yang baru ke seluruh sekolah di tanah air? Dan seberapa ampuh gebrakan merdeka belajar mendongkrak kualitas siswa Indonesia? Kita bahas bersama Kabiro Humas Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana dan anggota Komisi X DPR F-Gerindra Sudewo.
#UN #USBN #NadiemMakarim
-
![]()
Tanggapan Ketua DPR, Komisi X dan Ombudsman Soal Penggantian UN
-
![]()
UN Tidak Dihapus tapi Sistemnya Diganti, Ini Pernyataan Nadiem Terbaru
-
![]()
Ditanya soal Penghapusan UN, Jusuf Kalla: Jangan Jadi Generasi Muda yang Lembek
-
![]()
Wakil Ketua Komisi X: UN Kolosal Mahal dan Merusak Mental
-
![]()
Klarifikasi Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus, Hanya Diganti...
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
