Anggota Komisi X DPR Tagih Kajian Kemendikbud soal Penghapusan UN
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Putra Nababan meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan hasil kajian wacana penghapusan Ujian Nasional (UN).
Putra menegaskan, wacana penghapusan UN membutuhkan kajian yang matang agar wacana tersebut tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
"Kami Komisi X meminta kajiannya berikan kepada kami. Jangan sampai nanti sudah diputuskan, tiba-tiba kajiannya, mohon maaf, agak melenceng sedikit jadi polemik lagi, apalagi terkait dengan hukum," kata Putra dalam diskusi bertajuk "Merdeka Belajar Merdeka UN" di kawasan Menteng, Sabtu (14/12/2019).
Baca juga: Nadiem: Tak Mungkin Prestasi Siswa Ditentukan Tes Pilihan Ganda UN
Putra menyatakan, Komisi X DPR mendukung penuh wacana penghapusan UN tersebut kendati masih menagih hasil kajian Kemendikbud.
Alasannya, wacana penghapusan UN harus dibarengi dengan perubahan aturan hukum, termasuk revisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang dibahas di DPR.
"Jangan sampai kebijakan yang populis ini nanti mendadak ada apa-apa, kan yang kena Pak Jokowi juga. Saya adalah (kader) partai pengusung Pak Jokowi, PDI Perjuangan, kita nggak mau yang kena nanti Pak Jokowi gitu loh," ujar Putra.
Baca juga: Tanggapan Ketua DPR, Komisi X dan Ombudsman Soal Penggantian UN
Diberitakan sebelumnya, Kemendikbud telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar".
Salah satu kebijakannya adalah menghapus sitem Ujian Nasional mulai 2021 mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, UN tahun 2020 akan menjadi UN terakhir.
"Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Nadiem.
Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11) sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.
Presiden Joko Widodo mendukung gebrakan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengubah versi lama ujian nasional dan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang akan mengukur kemampuan nalar siswa. Menurut Jokowi, UN model baru ini bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap pendidikan di Indonesia. Sementara Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan Ujian Nasional tidak dihapus. Kata Nadiem yang dihapus hanyalah format ujian per mata pelajaran.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta rencana Mendikbud untuk mengubah format UN tidak diputuskan secara tergesa-gesa. Ia khawatir jika UN diganti formatnya bisa membuat para siswa tidak sungguh-sungguh dalam belajar. Kritikan juga datang dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK berpesan agar kebijakan ini jangan sampai melemahkan kemampuan siswa.
Baca Juga: Hapus Ujian Nasional, Fahri Hamzah Semprot Nadiem Makarim
Mendikbud Nadiem Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan merdeka belajar. Program itu meliputi perubahan pada ujian sekolah berstandar nasional, ujian nasional, rencana pelaksanaan pembelajaran dan peraturan penerimaan peserta didik baru.
Mengacu pada hasil survei PISA dan TIMSS harus diakui kemampuan siswa Indonesia masih jauh dari harapan. Hal inilah yang membuat Mendikbud Nadiem Makarim mengubah Ujian Nasional menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Keinginan Mendikbud menghentikan UN semakin diperkuat juga dari hasil survei internal yang menyatakan ujian nasional menimbulkan beban stres pada siswa guru maupun orang tua karena materi UN yang terlalu padat. Sehingga fokus siswa cenderung menghafal materi dan bukan pada kompetensi belajar.
Baca Juga: Nadiem - Realisasi Penghapusan Ujian Nasional, Setelah 2020
Lalu bagaimana Kemendikbud mengimplementasikan pola ujian yang baru ke seluruh sekolah di tanah air? Dan seberapa ampuh gebrakan merdeka belajar mendongkrak kualitas siswa Indonesia? Kita bahas bersama Kabiro Humas Kemendikbud Ade Erlangga Masdiana dan anggota Komisi X DPR F-Gerindra Sudewo.
#UN #USBN #NadiemMakarim
-
![]()
Tanggapan Ketua DPR, Komisi X dan Ombudsman Soal Penggantian UN
-
![]()
UN Tidak Dihapus tapi Sistemnya Diganti, Ini Pernyataan Nadiem Terbaru
-
![]()
Ditanya soal Penghapusan UN, Jusuf Kalla: Jangan Jadi Generasi Muda yang Lembek
-
![]()
Wakil Ketua Komisi X: UN Kolosal Mahal dan Merusak Mental
-
![]()
Klarifikasi Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus, Hanya Diganti...
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
