Menkumham Tanda Tangani Perjanjian MLA dengan Rusia, Ada 23 Pasal

Kompas.com - 14/12/2019, 09:24 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama. ANTARA FOTO/RENO ESNIRMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum Ham) Yasonna Laoly (tengah) didampingi Jajarannya mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Raker tersebut membahas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM dan Hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2019 dan tindak lanjut rencana undang - undang. ANTARA FOTO/Reno Esnir/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ( Menkumham) Yasonna H Laoly menandatangani Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/ MLA) antara RI dengan Federasi Rusia di Moskow, Jumat (13/14/2019).

Penandatanganan Perjanjian MLA itu sejalan dengan arahan dan komitmen kuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi serta pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi (asset recovery) yang dilakukan melalui berbagai platform kerja sama hukum.

"Kami berharap dukungan penuh dari Dewan Perwakilan Rakyat RI nantinya segera meratifikasi agar perjanjian ini dapat langsung dimanfaatkan oleh para penegak hukum dan instansi terkait lainnya," ujar Yasonna, Jumat, dikutip dari Antara.

Baca juga: Ini Negara-negara yang Telah Menjalin Perjanjian MLA dengan Indonesia

Perjanjian MLA RI dengan Rusia itu terdiri dari 23 pasal, antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pembekuan, penyitaan, penahanan. hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.

"Ruang lingkup bantuan timbal balik pidana yang luas ini merupakan salah satu bagian penting dalam rangka mendukung proses hukum pidana di negara peminta," ujar Yasonna.

Perjanjian MLA RI dengan Rusia itu merupakan perjanjian MLA yang ke-11 yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia setelah penandatanganan dengan ASEAN, Australia, Hong Kong, China, Korea Selatan, India, Vietnam, Uni Emirat Arab, Iran, dan Swiss.

Baca juga: Menanti Optimalisasi Perjanjian MLA Indonesia-Swiss

Perjanjian MLA RI dengan Rusia terwujud melalui proses perundingan selama dua tahun yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Cahyo Rahadian Muzhar.

Selanjutnya, RI dan Rusia juga dijadwalkan akan menandatangani perjanjian ekstradisi, Memorandum of Cooperation (MoC), dan Persetujuan Penyederhanaan (Simplikasi) Visa pada awal tahun 2020 pada saat kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Jakarta.

Perjanjian MLA RI dengan Rusia adalah capaian kerja sama bantuan timbal-balik pidana yang luar biasa dan menjadi keberhasilan diplomasi yang sangat penting, mengingat hubungan diplomatik RI - Rusia memiliki sejarah panjang dan berjalan hampir 70 tahun.

Baca juga: RI Disebut Punya 3 PR agar Perjanjian MLA dengan Swiss Berjalan Optimal

Sebagaimana telah diketahui, Rusia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di dunia, baik secara politik maupun secara ekonomi.

Halaman:


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Menteri PPPA Minta Perempuan sebagai Manajer Rumah Tangga Ingatkan Protokol Kesehatan Keluarga

Nasional
KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

KPK Proses Surat Pemberhentian Febri Diansyah

Nasional
Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Sejak Awal 2020, Kejagung Ringkus 80 Buronan

Nasional
Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Kasus Covid-19 Pecah Rekor dalam 4 Hari, IAKMI: Pencegahan Kita Kurang Bagus

Nasional
UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 25 September: 4.361 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Selain Febri Diansyah, Pimpinan Sebut Tak Ada Pegawai Mundur karena Perubahan Kondisi KPK

Nasional
DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

DPR dan Pemerintah Akan Bahas Klaster Ketenagakerjaan, KASBI: Pemerintah Tak Peka Kondisi Rakyat

Nasional
Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Polisi: JPU Nyatakan Berkas 3 Tersangka Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Lengkap

Nasional
Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Pengamat LIPI Sebut Publik Lebih Memikirkan Nasibnya ketimbang Pilkada

Nasional
Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Ahli Kesehatan Tak Dilibatkan dalam Rapat tentang Pilkada, DPR dan Pemerintah Butuh Keputusan Cepat

Nasional
Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Penerapan PKPU Pilkada Diminta Tegas, DPR: Bisa Dievaluasi jika Banyak Pelanggaran

Nasional
Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Pengamat LIPI: Pilkada 2020 Terkait Ambisi Parpol pada Pilpres 2024

Nasional
Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Keluarkan SE Baru, Menpan RB Minta Penguatan Crisis Center Covid-19 di Kantor Pemerintah

Nasional
Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Sanksi Langgar Protokol Kesehatan di Kampanye Terbuka: Peringatan hingga Pembubaran

Nasional
Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Pilkada 2020 Mulai Berdampak pada Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X