Wakil Ketua Komisi X: UN Kolosal Mahal dan Merusak Mental

Kompas.com - 13/12/2019, 09:55 WIB
Siswa mengikuti simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/11/2019). Simulasi UNBK yang diikuti 296 siswa tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa sebelum mengikuti UNBK. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj. ANTARA FOTO/SISWOWIDODOSiswa mengikuti simulasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 3 Taruna Angkasa Jawa Timur di Madiun, Jawa Timur, Kamis (7/11/2019). Simulasi UNBK yang diikuti 296 siswa tersebut dimaksudkan untuk memperkenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa sebelum mengikuti UNBK. ANTARA FOTO/Siswowidodo/wsj.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X Hetifah Sjaifudian menilai, rencana perubahan ujian nasional menjadi asesmen dan survei karakter sebagai sistem evaluasi belajar siswa sudah tepat.

Bahkan bila perlu, mekanisme evaluasi tersebut dikembalikan sesuai dengan Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Menurut Hetifah, sudah cukup lama Komisi X DPR mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional yang telah berjalan.

Baca juga: 5 Fakta Seputar UN Dihapus, Dukungan Kepala Daerah hingga Dikritik Jusuf Kalla

"Proyek UN kolosal yang mahal dan sudah berlangsung selama ini bukan hanya tak terbukti meningkatkan mutu, malah merusak mentalitas murid karena pada praktiknya menyisipkan nilai-nilai koruptif," kata Hetifah melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (13/12/2019).

Bila merujuk pasal di dalam UU yang dimaksud, proses evaluasi dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara nasional terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan dan jenis pendidikan.

Evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pendidik guna memantau secara langsung proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Adapun evaluasi secara menyeluruh dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Baca juga: Klarifikasi Nadiem Makarim: UN Tidak Dihapus, Hanya Diganti...

Lebih jauh, Hetifah juga mengapresiasi program "Merdeka Belajar" yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Kombinasi keempat program tersebut saya harap benar-benar mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia," tutup politikus Golkar tersebut.

Untuk diketahui, asesmen pengganti UN akan dilakukan mulai 2021. Sedangkan USBN akan dihapus mulai 2020.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X