Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Kompas.com - 12/12/2019, 20:27 WIB

Tsarina Maharani,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Tsarina Maharani

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Puan Maharani sampaikan pentingnya kesejahteraan rakyat dalam perdagangan antar negara di pertemuan Inter-Parliementary Union (IPU) pada Senin (4/11/2019) di Tokyo, Jepang.(Dok. DPR RI)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Mendikbud Nadiem Makariem tidak buru-buru dalam menerapkan ujian pengganti ujian nasional (UN).

"Jangan terburu-buru. Kita lihat dan jangan sampai merugikan siswa juga orang tuanya," kata Puan di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Ia berharap Nadiem melakukan kajian mendalam untuk mengganti sistem UN. Selain itu, Puan ingin Nadiem menyosialisasikan ujian pengganti UN itu dengan baik kepada publik.

Nadiem diketahui menggagas asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti UN di 2021.

"Ini kan masih akan dilakukan tahun 2021, jadi masih ada waktu untuk mengkaji atau menelaah terkait pemikiran Mendikbud itu," ujarnya.

Selanjutnya, Puan mendorong Nadiem turut memperhatikan peningkatan kualitas para guru.

"Yang pasti kualitas guru itu yang harus ditingkatkan," kata dia.

Mengenai asesmen kompetensi minimum dan survei karakter, Nadiem telah menjelaskannya dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR. Ada tiga alasan mengapa UN perlu diganti dengan asesmen kompetensi minimum.

Nadiem menyebut UN terlalu fokus pada kemampuan menghafal dan membebani siswa, orang tua, dan guru.

Selain itu, UN juga dianggap tidak menyentuh kemampuan kognitif dan karakter siswa.

"Untuk menilai aspek kognitif pun belum mantap. Karena bukan kognitif yang dites. Tapi aspek memori. Memori dan kognitif adalah dua hal yang berbeda. Bahkan tidak menyentuh karakter, values dari anak tersebut yang saya bilang bahkan sama penting atau lebih penting dari kemampuan kognitif," kata Nadiem di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).

Kompas TV

Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nadiem Makarim mengumumkan akan menghapus ujian nasional mulai tahun 2021. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter akan menjadi pengganti UN. Keputusan Mendikbud ini pun menuai beragam kritik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membuat keputusan besar akan menghapusan ujian nasional mulai tahun 2021. Penghapusan didasari karena UN menjadi beban bagi siswa, materi yang padat dan siswa hanya berfokus pada hapalan materi dan bukan kompetensi. Nadiem mengatakan, UN yang selama ini menjadi tolok ukur penilaian akan diubah. Asesmen kompetensi minimum dan survei karakter sebagai pengganti un akan mampu memetakan sekolah berdasar kompetensi minimum yang disiapkan.

Keputusan Mendikbud untuk menghapuskan UN mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Maruf Amin. Mendikbud diminta memikirkan parameter penilaian siswa setelah ujian nasional dihapus nanti. Penolakan penghapusan UN juga diungkapkan oleh wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla. JK menyebutkan jika tidak ada un semangat belajar siswa akan berkurang. Bahkan, pernyataan ini smepat dilontarkan JK sebelum Menteri Nadiem mengumumkan akan menghapuskan UN.

Sebelumnya, wacana penghapusan ujian nasional bukan sekali ini saja muncul. UN sebagai penentu kelulusan kerap menjadi perdebatan, pengaruh mental hingga tujuan pembelajaran membuat pemerhati pendidikan menuntut ujian nasional dihapuskan. Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang akan menghapuskan ujian nasional mulai tahun 2021 ditanggapi beragam. Ada yang merasa lega meski masih dibutuhkan cara lain untuk mengukur kemampuan siswa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.