Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dengan Kebijakan Berbasis Riset, Mensos Ingin Putus Rantai Kemiskinan

Kompas.com - 12/12/2019, 15:35 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah terus berupaya untuk tidak hanya mengeluarkan kebijakan dan program perlindungan sosial serta jaminan sosial saja bagi rakyat yang memerlukan.

Namun, juga mengarahkan kepada upaya pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk itu, Ari, sapaan akrab Juliari, mengatakan perlindungan sosial perlu dikuatkan dan tidak hanya terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

"Jadi pemerintah tidak hanya sekedar menyusun program kerja atau program sosial, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan itu tidak ditransfer ke generasi berikutnya,” kata Ari seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2019).

Itu berarti, lanjutnya, kalau orangtuanya miskin, anak atau keturunannya tidak boleh miskin.

Mensos sendiri mengatakan itu saat memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Internasional Bidang Riset dan Kebijakan di Jakarta, Selasa malam (11/12/2019).

Baca juga: Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

Ari juga menjelaskan kebijakan dan penetapan program kesejahteraan sosial (kesos) memerlukan strategi yang tepat, cepat dan komprehensif.

Menurutnya, kebijakan dan program kesos harus direncanakan dan dimplementasikan untuk menjamin keadilan.

Termasuk, lanjutnya, ketersediaan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan program kesos.

"Untuk ini semua, diperlukan adanya kebijakan perencanaan strategis yang memuat arah, strategi, sasaran dan tujuan serta indikator capaian penyelenggaraan kesejateraan sosial yang terukur,” tuturnya.

Kebijakan harus berdasarkan riset

Untuk itu, Ari mengatakan, riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program di bidang kesos. Pembuatannya harus berdasarkan riset atau penelitian.

Baca juga: Mensos: Kemiskinan Jadi Penyebab Munculnya Radikalisme dan Terorisme

Hal itu dilakukan agar dapat diimplementasikan dengan efektif serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial di Indonesia.

Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos).

Fasilitas ini pun telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesos yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.

Beberapa hasilnya, seperti Progam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hingga Rencana Strategis Kementerian Sosial, dan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com