KILAS

Dengan Kebijakan Berbasis Riset, Mensos Ingin Putus Rantai Kemiskinan

Kompas.com - 12/12/2019, 15:35 WIB
Menteri sosial Juliari Batu Bara berfoto bersama dengan delegasi universitas South Australia serta pejabat eselon I dan II di lingkungan kemensos. DOK. BP3SMenteri sosial Juliari Batu Bara berfoto bersama dengan delegasi universitas South Australia serta pejabat eselon I dan II di lingkungan kemensos.

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara mengatakan pemerintah terus berupaya untuk tidak hanya mengeluarkan kebijakan dan program perlindungan sosial serta jaminan sosial saja bagi rakyat yang memerlukan.

Namun, juga mengarahkan kepada upaya pemberdayaan dan ketahanan sosial masyarakat.

Untuk itu, Ari, sapaan akrab Juliari, mengatakan perlindungan sosial perlu dikuatkan dan tidak hanya terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar.

"Jadi pemerintah tidak hanya sekedar menyusun program kerja atau program sosial, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kemiskinan itu tidak ditransfer ke generasi berikutnya,” kata Ari seperti dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2019).

Itu berarti, lanjutnya, kalau orangtuanya miskin, anak atau keturunannya tidak boleh miskin.

Mensos sendiri mengatakan itu saat memberikan arahan sekaligus membuka Workshop Internasional Bidang Riset dan Kebijakan di Jakarta, Selasa malam (11/12/2019).

Baca juga: Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

Ari juga menjelaskan kebijakan dan penetapan program kesejahteraan sosial (kesos) memerlukan strategi yang tepat, cepat dan komprehensif.

Menurutnya, kebijakan dan program kesos harus direncanakan dan dimplementasikan untuk menjamin keadilan.

Termasuk, lanjutnya, ketersediaan akses bagi masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan program kesos.

"Untuk ini semua, diperlukan adanya kebijakan perencanaan strategis yang memuat arah, strategi, sasaran dan tujuan serta indikator capaian penyelenggaraan kesejateraan sosial yang terukur,” tuturnya.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Pemerintah: Kembali Beraktivitas Menjadi Sebuah Keharusan, Tapi...

Nasional
Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Penelitian SPD: Mayoritas Pemilih Mau Menerima Uang dari Peserta Pilkada

Nasional
Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Pasar di Jakarta dengan Hasil Swab Negatif Akan Ditutup untuk Disinfeksi

Nasional
Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Sambangi Komjak, Novel Baswedan Hendak Klarifikasi Ini...

Nasional
Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Anggota DPR Minta Dilibatkan dalam CSR BUMN, Pengamat: Keterlaluan!

Nasional
Klarifikasi Terkait Pemberitaan 'PKS Tak Tertarik Kursi Menteri'

Klarifikasi Terkait Pemberitaan "PKS Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Di Hadapan Komisi III DPR, Kejagung Sebut Belum Temukan Keterkaitan Dato Sri Tahir di Kasus Jiwasraya

Nasional
Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Menkumham: Djoko Tjandra Sudah Tak Masuk DPO Interpol Sejak 2014

Nasional
Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Anggota DPR Diminta Mundur jika Tak Sanggup Sahkan RUU PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X