KILAS

Dengan Kebijakan Berbasis Riset, Mensos Ingin Putus Rantai Kemiskinan

Kompas.com - 12/12/2019, 15:35 WIB
Menteri sosial Juliari Batu Bara berfoto bersama dengan delegasi universitas South Australia serta pejabat eselon I dan II di lingkungan kemensos. DOK. BP3SMenteri sosial Juliari Batu Bara berfoto bersama dengan delegasi universitas South Australia serta pejabat eselon I dan II di lingkungan kemensos.

Kebijakan harus berdasarkan riset

Untuk itu, Ari mengatakan, riset menjadi sangat penting dalam menyusun kebijakan dan program di bidang kesos. Pembuatannya harus berdasarkan riset atau penelitian.

Baca juga: Mensos: Kemiskinan Jadi Penyebab Munculnya Radikalisme dan Terorisme

Hal itu dilakukan agar dapat diimplementasikan dengan efektif serta memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial di Indonesia.

Saat ini, Kementerian Sosial (Kemensos) telah memiliki Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos).

Fasilitas ini pun telah melakukan berbagai kajian dan penelitian kesos yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.

Beberapa hasilnya, seperti Progam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hingga Rencana Strategis Kementerian Sosial, dan Arah Baru Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

Sementara itu, Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) Syahabuddin mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) peneliti.

Baca juga: Ini Kata Menkeu dan Mensos Soal Maladministrasi Penyaluran PKH

"BP3S melalui Puslitbang Kesos akan bekerja sama dibidang riset dan pengembangan kebijakan, serta peningkatan kapasitas SDM dengan Universitas South Australia," katanya.

Rencana kerja sama tersebut akan dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Kerja sama (MoU) yang saat ini sedang dibahas kedua pihak.

Penyelenggaraan workshop ini pun, lanjutnya, merupakan bagian dari rencana kerja sama tersebut.

Workshop untuk pembuatan kebijakan berbasis riset

Adapun, Workshop Internasional tentang Riset dan Kebijakan tersebut bertema ‘Towards Qualified Social Welfare Policy Based on Research’.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X