Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Jaminan dan Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat meminta pemerintah daerah menghentikan pelabelan warga yang belum mampu dengan istilah keluarga miskin.

Harry menilai, pelabelan warga kurang mampu sebagai keluarga miskin dapat membuat keluarga tersebut malu serta tidak menghormati harkat dan martabat mereka.

"Jangan keluarga miskinlah, itu kan stigma, kasihan anaknya, kasihan lingkungannya. Wah ini keluarga miskin, anaknya miskin, jadi kasihan. Jadi harus tetap harus menghargai harkat dan martabat mereka," kata Harry di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Hal itu disampaikan Harry berkaca dari banyaknya pemerintah daerah yang menempelkan stiker bertuliskan "keluarga miskin" di rumah-rumah warga penerima bantuan sosial.

Harry mengatakan, istilah keluarga miskin harus dihapus dan diganti dengan istilah keluarga pra-sejahtera. Menurut Harry, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Diminta seluruh dinsos, seluruh bupati, wali kota, menggunakan istilah keluarga prasejahtera, ditambah penerima bansos, itu lebih bijak. Saya yakin rasa malu juga akan muncul kalau mereka dilabeli seperti itu," ujar Harry.

Diberitakan sebelumnya, ada 18 KK penerima PKH di Gresik yang mengundurkan diri dari progeam tersebut karena merasa malu dicap sebagai keluarga miskin setelah rumahnya ditempeli stiker bertuliskan "keluarga miskin".

"Kami ingin bantuan yang diberikan, dapat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami pun tidak ingin, mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak dapat," ujar Kepala Desa Sekapuk, Gresik, Abdul Halim, saat dihubungi wartawan, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Bertemu KPK, Mensos Terima Masukan soal Pengelolaan Data Warga Miskin

Halim berharap, hal itu dapat memacu warga mampu tak hanya berpangku tangan dan mengharap bantuan dari pemerintah.

Selain itu, dengan penempelan stiker tersebut, membuat orang dalam kategori mampu yang masih menerima bantuan dapat segera menyadari 'kesalahan' yang sudah dilakukan.

"Kalau sudah dilihat tetangga kan mungkin ada rasa malu, bagi orang kaya atau sudah mampu tapi tetap menerima bantuan untuk kaum miskin," kata Halim.