Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

Kompas.com - 10/12/2019, 14:15 WIB
Ilustrasi miskin dan kaya erllreIlustrasi miskin dan kaya
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Jaminan dan Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat meminta pemerintah daerah menghentikan pelabelan warga yang belum mampu dengan istilah keluarga miskin.

Harry menilai, pelabelan warga kurang mampu sebagai keluarga miskin dapat membuat keluarga tersebut malu serta tidak menghormati harkat dan martabat mereka.

"Jangan keluarga miskinlah, itu kan stigma, kasihan anaknya, kasihan lingkungannya. Wah ini keluarga miskin, anaknya miskin, jadi kasihan. Jadi harus tetap harus menghargai harkat dan martabat mereka," kata Harry di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Hal itu disampaikan Harry berkaca dari banyaknya pemerintah daerah yang menempelkan stiker bertuliskan "keluarga miskin" di rumah-rumah warga penerima bantuan sosial.

Harry mengatakan, istilah keluarga miskin harus dihapus dan diganti dengan istilah keluarga pra-sejahtera. Menurut Harry, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Diminta seluruh dinsos, seluruh bupati, wali kota, menggunakan istilah keluarga prasejahtera, ditambah penerima bansos, itu lebih bijak. Saya yakin rasa malu juga akan muncul kalau mereka dilabeli seperti itu," ujar Harry.

Diberitakan sebelumnya, ada 18 KK penerima PKH di Gresik yang mengundurkan diri dari progeam tersebut karena merasa malu dicap sebagai keluarga miskin setelah rumahnya ditempeli stiker bertuliskan "keluarga miskin".

"Kami ingin bantuan yang diberikan, dapat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami pun tidak ingin, mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak dapat," ujar Kepala Desa Sekapuk, Gresik, Abdul Halim, saat dihubungi wartawan, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Bertemu KPK, Mensos Terima Masukan soal Pengelolaan Data Warga Miskin

Halim berharap, hal itu dapat memacu warga mampu tak hanya berpangku tangan dan mengharap bantuan dari pemerintah.

Selain itu, dengan penempelan stiker tersebut, membuat orang dalam kategori mampu yang masih menerima bantuan dapat segera menyadari 'kesalahan' yang sudah dilakukan.

"Kalau sudah dilihat tetangga kan mungkin ada rasa malu, bagi orang kaya atau sudah mampu tapi tetap menerima bantuan untuk kaum miskin," kata Halim.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Jelang Pilkada 2020, KASN Terima 369 Aduan Terkait Netralitas ASN

Nasional
Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Jusuf Kalla: Pemimpin dalam Situasi Darurat Harus Cepat dan Tegas

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Kedua Ruslan Buton Digelar Senin Hari Ini

Nasional
Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

Kepala P2TP2A Diduga Perkosa Anak , KPAI Sebut Ada Kecolongan Saat Rekrutmen

Nasional
Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Minta Aturan Rekrutmen ASN Perlindungan Anak Dikaji Ulang

Nasional
Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Pilkada Digelar di Zona Merah-Hijau, Kemendagri: Protokolnya Beda

Nasional
Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

Kepala BPKH: Pendaftar Jemaah Haji Baru Turun Hingga 50 Persen

Nasional
Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Tanggulangi Covid-19, Kementerian ESDM Realokasi Anggaran Rp 3,46 Triliun

Nasional
Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Nasional
Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

Soal Kalung Antivirus, Kementan Diminta Tunjukkan Hasil Riset

Nasional
UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 1 Orang, RSKI Pulau Galang Rawat 15 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

Anak Diduga Diperkosa Kepala P2TP2A, KPAI Akui Upaya Perlindungan Anak Ternodai

Nasional
UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

UPDATE: Tambah 9, RSD Wisma Atlet Tangani 667 Pasien Positif Covid-19

Nasional
Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Isu Reshuffle Menguat, Kursi Menteri Siapa Dapat

Nasional
Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Pemerintah Diminta Uji Kalung Antivirus Corona Sebelum Diproduksi Massal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X