Kemensos: Jangan Lagi Beri Label Keluarga Miskin

Kompas.com - 10/12/2019, 14:15 WIB
Ilustrasi miskin dan kaya erllreIlustrasi miskin dan kaya
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Jaminan dan Perlindungan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat meminta pemerintah daerah menghentikan pelabelan warga yang belum mampu dengan istilah keluarga miskin.

Harry menilai, pelabelan warga kurang mampu sebagai keluarga miskin dapat membuat keluarga tersebut malu serta tidak menghormati harkat dan martabat mereka.

"Jangan keluarga miskinlah, itu kan stigma, kasihan anaknya, kasihan lingkungannya. Wah ini keluarga miskin, anaknya miskin, jadi kasihan. Jadi harus tetap harus menghargai harkat dan martabat mereka," kata Harry di Kantor Ombudsman RI, Selasa (10/12/2019).

Baca juga: Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Hal itu disampaikan Harry berkaca dari banyaknya pemerintah daerah yang menempelkan stiker bertuliskan "keluarga miskin" di rumah-rumah warga penerima bantuan sosial.

Harry mengatakan, istilah keluarga miskin harus dihapus dan diganti dengan istilah keluarga pra-sejahtera. Menurut Harry, hal itu sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Diminta seluruh dinsos, seluruh bupati, wali kota, menggunakan istilah keluarga prasejahtera, ditambah penerima bansos, itu lebih bijak. Saya yakin rasa malu juga akan muncul kalau mereka dilabeli seperti itu," ujar Harry.

Diberitakan sebelumnya, ada 18 KK penerima PKH di Gresik yang mengundurkan diri dari progeam tersebut karena merasa malu dicap sebagai keluarga miskin setelah rumahnya ditempeli stiker bertuliskan "keluarga miskin".

"Kami ingin bantuan yang diberikan, dapat benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kami pun tidak ingin, mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak dapat," ujar Kepala Desa Sekapuk, Gresik, Abdul Halim, saat dihubungi wartawan, Jumat (6/12/2019).

Baca juga: Bertemu KPK, Mensos Terima Masukan soal Pengelolaan Data Warga Miskin

Halim berharap, hal itu dapat memacu warga mampu tak hanya berpangku tangan dan mengharap bantuan dari pemerintah.

Selain itu, dengan penempelan stiker tersebut, membuat orang dalam kategori mampu yang masih menerima bantuan dapat segera menyadari 'kesalahan' yang sudah dilakukan.

"Kalau sudah dilihat tetangga kan mungkin ada rasa malu, bagi orang kaya atau sudah mampu tapi tetap menerima bantuan untuk kaum miskin," kata Halim.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Kemenristek Bentuk Konsorsium Riset Penanganan Covid-19

Nasional
Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Catatan Pengadaan Alat Kesehatan Covid-19: Efektivitas Rapid Test dan APD Buatan Lokal

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor yang Tak Pernah Dibahas Bersama Jokowi

Nasional
Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Polri: Pemidanaan dalam Pencegahan Covid-19 Upaya Terakhir

Nasional
Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Penularan Covid-19 Capai 2.491 Kasus, Masyarakat Diminta Disiplin Pakai Masker hingga Isolasi Mandiri

Nasional
Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan 'Noise'

Pengamat: Blunder Pemerintah Terkait Covid-19 karena Faksi Politik yang Sebabkan "Noise"

Nasional
Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Pemilihan Ketua MA 2020 di Tengah Pandemi Covid-19...

Nasional
KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

KBRI Washington Pantau Kesehatan WNI Kelompok Rentan Covid-19 Secara Online

Nasional
Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Amnesty: Pidana bagi Penghina Jokowi Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Lima WNI di New York Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal

Nasional
Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Kembangkan Rapid Test Covid-19, Kemenristek Siapkan 100.000 Alat dalam 2 Bulan

Nasional
Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Mudik di Tengah Pandemi Covid-19 yang Jadi Polemik

Nasional
Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Gugus Tugas Covid-19: Rapid Test Tak Semunya Efektif, Kita Perbanyak PCR Test

Nasional
Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Kejagung Periksa Istri Tersangka Kasus Jiwasraya Heru Hidayat

Nasional
Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Ray Rangkuti: Presiden Tak Boleh Biarkan Ada Bayang Kekuasaan Selain Dirinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X