Lulusan Akademi Demokrat Teken Kontrak 10 Tahun, Denda Rp 1 Miliar jika Pindah Partai

Kompas.com - 11/12/2019, 17:25 WIB
AHY dalam wisuda Akademi Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019) KOMPAS.com/TSARINA MAHARANIAHY dalam wisuda Akademi Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ( AHY) melepas para taruna Akademi Demokrat angkatan pertama.

AHY mengatakan, para taruna Akademi Demokrat telah meneken kontrak yang isinya perjanjian tidak berpindah partai selama 10 tahun.

"Sebagai tambahan mereka semua sudah tanda tangan kontrak. Usia mereka muda-muda tapi berani tanda tangan kontrak. Dalam 10 tahun ke depan mereka bersedia tidak akan pindah kemana-mana," kata AHY dalam wisuda Akademi Demokrat di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: AHY Lepas Lulusan Akademi Demokrat, Doakan Ikut Serta di Panggung Politik

Jika taruna melanggar kontrak itu, mereka dikenakan denda sebesar Rp 1 miliar.

"Kalau itu terjadi 1 miliar rupiah mereka akan tanggung," tegasnya.

AHY pun mengatakan para taruna tidak dipaksa untuk meneken kontrak tersebut. Ia kemudian menegaskan kepada para taruna.

"Betul tidak? Ada yang dipaksa?" kata AHY.

"Tidak," jawab para taruna kompak.

Baca juga: SBY Akan Pidato Refleksi Akhir Tahun, Pastikan Sikap Politik Demokrat?

AHY berharap para senior Partai Demokrat dapat meniru sikap para taruna. Menurut dia, kontrak itu sengaja dibuat agar para kader tidak mudah berpindah-pindah partai.

"Nah mereka saja tidak merasa dipaksa. Apalagi yang senior-seniornya. Supaya tidak mudah masuk dan keluar Partai Demokrat," ujarnya.

Akademi Demokrat merupakan gagasan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Disebutkan ada 45 wisudawan Akademi Demokrat angkatan pertama ini.

Para lulusan Akademi Demokrat diarahkan bekerja menjadi staf ahli bagi anggota legislatif Partai Demokrat. Sebelumnya, mereka telah menjalankan masa pendidikan selama sekitar enam bulan.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Pemerintah Sebut Akan Perbanyak Fasilitas Penguji Pemeriksaan Covid-19

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

KPK Perpanjang Masa Penahanan Wahyu Setiawan

Nasional
Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Pemerintah Distribusikan 300.000 APD, 85.000 di antaranya ke Jakarta

Nasional
Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Evaluasi WFH ASN, Ini Manfaatnya Menurut Menpan RB Tjahjo Kumolo

Nasional
Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Komnas HAM Minta Ada Jaminan Perlindungan Kesehatan bagi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Jokowi Minta Guru Fokus Mengajar, Tak Terbelit Urusan Administrasi

Nasional
Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Komisioner KPU Minta Perppu Pilkada Tak Atur Waktu Pelaksanaan

Nasional
Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Lapor ke Wapres, Ridwan Kamil Minta Pemerintah Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

11 Kasus Baru dari Jateng, Ini Sebaran Pasien Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Masyarakat Diingatkan soal Pencegahan DBD supaya Tak Memperparah Wabah Corona

Nasional
Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Menurut Ngabalin Ada Staf Positif Covid-19, KSP Akan Tes Seluruh Pejabat hingga Pegawai

Nasional
Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Ini Sebaran Pasien Covid-19 di 32 Provinsi, Jakarta Catat 971 Kasus

Nasional
Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Sekjen MUI: Mudik Saat Terjadi Wabah Virus Corona Haram Hukumnya

Nasional
Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Sejak Desember 2019, Pemerintah Sudah Periksa Covid-19 ke 7.400 Orang

Nasional
PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

PSHK Nilai Perppu Stabilitas Ekonomi Hambat Pemda Ambil Kebijakan Keuangan Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X