Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Gerindra Sebut Penunjukan Jubir Partai Terkait Tata Krama

Kompas.com - 09/12/2019, 15:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penunjukan lima juru bicara partai merupakan bagian dari upaya agar partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto itu memiliki tata krama dan lebih tertib.

"Kalau ada formalisasi mereka yang jadi jubir, mereka yang tidak jadi jubir, itu bentuk formalisasi saja supaya partai itu ada tata tertibnya atau tata kramanya. Seperti halnya presiden, pada hakikatnya semua menteri itu kan jubir presiden," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Baca juga: Prabowo Tunjuk 5 Jubir Gerindra: Muzani sampai Habiburokhman

Muzani mengatakan, selaku sekjen, ia tidak memiliki hak untuk melarang para kader yang berbicara atas nama partai.

Namun, kata dia, para kader memiliki kewenangan untuk berbicara di komisi masing-masing di parlemen.

"Ya di luar dari itu kami enggak punya hak untuk melarang. Karena mereka sesungguhnya punya kewenangan untuk bicara di komisinya, untuk bicara di dapilnya," ujarnya.

Baca juga: Penunjukan 5 Jubir Gerindra karena Arif Poyuono Kerap Miskomunikasi

Lebih lanjut, Muzani mengatakan, penunjukan juru bicara itu adalah bagian dari proses mutasi di internal partai.

"Ini kan bagian dari tour of duty, proses pergiliran di dalam internal partai, karena tour of duty tentu ada yang diangkat, ada yang tergantikan," pungkasnya.

Baca juga: Prabowo Tunjuk Lima Jubir Gerindra, Habiburokhman: Biar Tak Offside

Sebelumnya, Prabowo Subianto menunjuk lima orang juru bicara. Kelima jubir ini nantinya bertugas untuk menyampaikan informasi dan sikap resmi Gerindra.

"Untuk memudahkan rekan-rekan media mendapatkan informasi sikap resmi Partai Gerindra, maka Pak Prabowo telah menunjuk jubir, yaitu Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Habiburokhman, Ahmad Riza Patria," kata Juru Bicara Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, melalui keterangan tertulis, Jumat (6/12/2019).

Dasco mengatakan, kelima jubir ini bakal dievaluasi langsung oleh Prabowo secara berkala.

Hasil evaluasi tersebut kemudian akan digunakan menentukan langkah selanjutnya, mengurangi, menambah, atau mengubah jubir, jika memang diperlukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com