Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setara: Listyo Harus Sadar Penunjukannya sebagai Upaya Penyelesaian Kasus Novel

Kompas.com - 07/12/2019, 19:04 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Setara Institute Halili meminta Irjen Listyo Sigit Prabowo menangkap sinyal bahwa penunjukannya sebagai Kepala Bareskrim untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

"Jadi ketika ditunjuk, seharusnya di dalam penunjukan itu harus dibaca sebagai keinginan Kapolri untuk melaksanakan intruksi Presiden soal penanganan kasus novel," ujar Halili ketika dihubungi Kompas.com, Sabtu (7/12/2019).

Halili menilai penunjukan Listyo Sigit telah menjelaskan bahwa ada tugas yang diberikan Kapolri untuk segera menyelesaikan kasus penyiraman air kerap terhadap penyidik senior KPK itu.

Terlebih, Listyo merupakan bekas ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dengan begitu, semestinya Kabareskrim menangkap pesan Jokowi agar segera menuntaskan kasus Novel Baswedan.

"Harusnya ketika Pak Jokowi memberikan ultimatum waktu, tidak hanya kerangka struktur instruksi atasan, tetapi juga bisa menangkap pesan batin Pak Jokowi secara personal bahwa beliau betul-betul menginginkan kasus ini diselesaikan," kata Halili.

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Kabreskrim, ICW Tak Yakin Kasus Novel Cepat Terungkap

Dia mengatakan, Sigit harus menyadari bahwa kasus Novel juga menjadi pertaruhan politik bagi Jokowi.

Karena itu, penunjukan tersebut harus dibaca sebagai pendekatan hukum untuk membantu Jokowi memenuhi janjinya.

"Pak Listyo harus sadar betul, bahwa kasus Novel adalah pertaruhan politik juga bagi Pak Jokowi," ujar Halili.

"Sehingga dia bisa menggunakan pendekatan hukum untuk membantu Presiden melakukan pemenuhan atas janji yang sudah dia (Jokowi) sampaikan di depan publik bahwa kasus ini harus diselesaikan secepatnya dan dijelaskan ke publik seterang-terangnya," kata dia.

Sebelum menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit merupakan Kepala Divisi Propam Polri.

Penunjukannya sebagai Kabareskrim tertuang dalam surat telegram bernomor ST/3229/XII/KEP./2019 tertanggal 6 Desember 2019.

Baca juga: Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Surat telegram itu ditandatangani oleh Asisten Kepala Polri bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Eko Indra Heri.

Sebagai informasi, jabatan Kabareskrim telah kosong sejak ditinggalkan Idham.

Namun, hingga lebih dari sebulan sejak dilantik sebagai Kapolri pada 1 November 2019, Idham tak kunjung menunjuk penggantinya.

Nama Listyo sebelumnya memang telah santer dibicarakan sebagai kandidat Kabareskrim. Selain nama Listyo, santer pula nama Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com